Pariwara
Politik

DKPP Ingatkan Penyelenggara Pilkada Netral

KUNJUNGI REDAKSI: Komisioner DKPP RI, Dr. H. Alfitra Salam (ketiga dari kiri) beserta jajaran menyambangi Graha Pena Kendari Pos, Senin malam (12/2). Mereka disambut Biro Direksi Kendari Pos Sawaluddin Lakawa (tengah) dan Pemimpin Redaksi Arifuddin Mangka (kedua dari kiri) beserta jajaran redaktur. Usai diskusi, sempatkan foto bersama. Foto: Marwan Abidin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. H. Alfitra Salam beserta jajaran menyambangi Kendari Pos, Senin malam (12/2). Mereka disambut Biro Direksi Kendari Pos Sawaluddin Lakawa, Pemimpin Redaksi (Pemred) Arifuddin Mangka beserta jajaran redaktur. Banyak hal yang menjadi bahan diskusi kedua belah pihak, salah satunya tentang pelaksanaan pilkada serentak di Sultra.

Alfitra Salam mengatakan, dirinya sudah tidak asing dengan media yang bernaung di bawah Jawa Pos Group. Makanya, setiap ada kesempatan berkunjung ke daerah, salah satu agenda yang tidak boleh terlewatkan adalah mengunjungi media. “Waktu di Riau Pos, saya pernah jadi penulis mingguan dalam rubrik analisis politik. Jadi, bagi saya media Jawa Pos Group sudah seperti
rumah sendiri,” ungkapnya.

Tak hanya soal kedekatannya dengan media, Alfitra juga menjelaskan tentang tupoksi DKPP. Kata dia, tugas utama lembaga ini adalah menjaga dan mengawal penyelenggara pemilu, yakni KPU beserta jajaran hingga Bawaslu dan jajarannya. “Sekarang momen pilkada. Makanya, kami ingatkan agar mereka menjaga netralitas,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya selalu mengingatkan penyelenggara pemilu agar selalu bekerja sesuai kode etik. Ini penting supaya tidak menimbulkan fitnah dan bisa merusak pelaksanaan demokrasi. Sebab, jika mereka terbukti bersalah, maka sanksi menanti. “Sanksinya bervariasi tergantung tingkat kesalahannya. Mulai sanksi teguran hingga pemecatan,” jelasnya.

Menurutnya, sejak 2012 hingga sekarang sudah ribuan penyelenggara yang diperiksa. Meskipun, sekira 60 persen laporan masyarakat yang disidang berakhir dengan rehabilitasi alias tidak terbukti. Khusus di Sultra, sejak 2015, sudah lebih 20 penyelenggara yang disidang etik dan kena sanksi. “Sultra masuk 5 besar daerah dengan kerawanan penyelenggara pemilu. Indeks kepatuhan etiknya berada diposisi paling bawah, terjelek se Indoensia bersama dengan Papua,” ungkapnya. Olehnya, ia berharap Sultra bisa lebih baik ke depannya. Mengingat ada Pilgub dan tiga pilkada lainnya.

DKPP juga, melakukan evaluasi dengan maksud melakukan pencegahan. Selain itu, pihaknya juga menegaskan agar penyelenggara pemilu yang memiliki hubungan sedarah atau keluarga dengan peserta pemilu tetap menjaga asas etik. Kemudian, penyelenggara pemilu dilarang menerima honor dari peserta pemilu. “Tidak boleh bertemu peserta pemilu dimanapun berada, kecuali di kantor penyelenggara disaksikan yang lainnya. Termasuk tidak boleh selfi bareng peserta pemilu dan satu grup WA misalnya dengan peserta pemilu. Kalau itu itu dilakukan maka bisa melanggar etika dan kena disanksi. Dan itu banyak terjadi selama ini,” terangnya. (b/wan)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kendaripos/public_html/wp-includes/functions.php on line 3729