Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Buton Tengah

Belum Ada Solusi Penghentian Tambang Pasir Ilegal di Buteng

ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Penyelesaian masalah penambangan pasir ilegal yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Mawasangka, belum menemukan solusi berarti. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) belum memiliki regulasi yang mendukung untuk menghentikan praktik tak ramah lingkungan tersebut. Kemudian lokasi penambangan pasir merupakan lahan milik masyarakat itu sendiri.

Selain itu, hasil tambang tersebut menjadi sumber material untuk melakukan pembangunan di Buteng, baik masyarakat umum, maupun Pemkab. Sementara disisi lain, kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penambangan pasir tersebut sudah sangat parah.

Pemilik lahan tambang, Sudarmanto, beralasan, kebutuhan material pasir untuk melakukan pembangunan sebagian besar dari Mawasangka. Bahkan, dari luar Buteng pun banyak mengambil material dari Desa Balobone dan Napa di Kecamatan Mawasangka. “Kalau aktivitas tambang pasir ini dihentikan maka kegiatan pembangunan fisik tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, banyak masyarakat menggantungkan hidup dari hasil penambangan pasir ini. Kami berharap agar regulasi yang dibuat nanti tidak saling merugikan, baik Pemkab Buteng maupun masyarakat,” ungkapnya, jumat (9/2).

Camat Mawasangka, Erika Anzarsari, menjelaskan, untuk lahan yang menjadi lokasi tambang pasir merupakan hak milik masyarakat. Kendati demikian, melihat kondisi areal sudah sangat parah, maka aktivitas tambang mesti dihentikan. “Sambil menunggu regulasi, kami minta masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan agar meminimalisir tingkat kerusakan lingkungan. Artinya, pasir yang dihasilkan tidak lagi dijual di luar Buteng, kalau perlu hanya untuk masyarakat di Kecamatan Mawasangka saja,” katanya.

Sementara itu, Muh Jufar, mewakili Dinas PU Buteng menuturkan, pihaknya akan memastikan jika wilayah Napa dan Balobone bisa dimasukan zona tambang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Aktivitas tambang tak bisa dihentikan, karena akan menghambat pekerjaan infrastruktur di daerah tersebut. “Hanya perlu pengaturan dalam melakukan aktivitas. Artinya, kalau kondisinya sudah sangat parah, maka pasirnya jangan diambil lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Alimuddin, mengungkapkan, pihaknya akan berupaya agar aktivitas tambang pasir yang tadinya ilegal bisa mengantongi izin resmi. Pasalnya, yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan material pasir untuk melaksanakan pembangunan Buteng ke depan. “Kami akan mencari solusi tepat agar tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi tidak semakin parah. Meski begitu, kami tidak mentolerir aktivitas penambangan yang dilakukan, selama menunggu ada regulasi yang mendukung. Pasalnya, kondisinya sudah sangat parah, luas areal penambangan di Desa Balobone telah mencapai 1,5 hektar dan di Desa Napa kurang lebih 2 hektar,” tegasnya. (b/myu)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top