Pariwara
Muna

Belanja Pegawai Besar, Muna Sulit Membangun

KENDARIPOS.CO.ID — Kabupaten Muna sulit menjadi daerah mandiri dengan kondisi keuangan yang masih sepenuhnya ditopang pemerintah pusat. Beban terberat daerah ini sesungguhnya terletak pada belanja pegawai yang berlebihan. Dampaknya, akselerasi pembangunan bergerak lambat, sebab anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagian besar hanya untuk menggaji pegawai.

Diketahui, data per Januari 2018 yang dirilis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pegawai negeri sipil di Muna sebanyak 5.915 orang. Jumlah itu tidak ideal berdasarkan ketentuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Rasio pegawai seharusnya 1,5 persen dari total jumlah penduduk. Di Muna sendiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 terdapat 211.625 jiwa. Dengan data itu, idealnya PNS daerah hanya 3.174 orang. Dengan demikian, rasio pegawai Muna di atas dua persen.

“Jumlah pegawai memang terlalu banyak,” kata La Ode Fariki, Kepala Bidang Kepegawaian, BKPSDM Muna, Kamis (8/2). Konsekuensi beban itu, Muna harus menguras kantong anggaran untuk gaji pegawai. Hanya saja, berapa gaji aparatur sesuai DPA APBD 2018, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muna enggan merilis, termasuk rincian postur APBD baik DAK maupu DAU Muna 2018. Kendari Pos sempat mengonfirmasi, hanya saja, Kepala BPKAD Muna, Ari Asis, beralasan, data itu dapat diperoleh jika telah mendapat izin Sekretaris Kabupaten (Sekab), Nurdin Pamone.

Namun dari pihak bank tempat gaji PNS disalurkan, terungkap, setiap bulannya sekitar Rp 30 miliar dana ditransfer ke rekening para aparatur sipil negara. Itu berarti, dalam setahun, gaji pegawai bisa mencapai Rp 360 miliar. “Itu asumsi 12 bulan. Kan sekarang 14 kali gajian. Lagi pula jumlah itu belum semua. Karena ada beberapa gaji guru masih lewat bank lain,” kata Agus, Kepala Cabang Bank Sultra di Muna, kamis (8/2).

Itu hanya untuk pegawai negeri. Lain lagi dengan honorer. BKPSDM merilis, jumlah honorer yang gajinya masuk daftar penggunaan anggaran di APBD per Januari 2018 mencapai 1.752 orang. Informasi yang dihimpun, DAU Muna sebesar Rp 680 miliar, sekitar 70 persen atau Rp 460 miliar mengalir ke rekening pegawai. Padahal, kondisi keuangan daerah yang mandiri harusnya belanja aparatur di bawah 50 persen dari total DAU. “Faktanya 400 miliar lebih DAU Muna hanya untuk pegawai, karena jumlah berlebih. Muna di era Pak Ridwan memang rekrutmen pegawai besar-besaran yang pada akhirnya justru menyandera keuangan daerah,” ungkap Mukmin Naini, Ketua DPRD Muna.

Hal tersebut, lanjut politisi PAN itu, cukup membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menata kebijakan anggaran. Sebab, tidak lebih Rp 300 miliar dana yang bebas diplot untuk sektor lain. Tumpuan kini berada pada kebaikan pemerintah pusat dalam bentuk gelontoran dana alokasi khusus. “Tapi DAK tidak bebas di pakai. Itu anggaran yang peruntukannya sudah ditetapkan, misal untuk wisata maupun infrastruktur,” jelasnya.

Dengan demikian, tidak heran kalau tahun ini Muna harus kembali mengajukan pinjaman ke Bank Sultra senilai Rp 100 miliar. “Kalau tidak begitu, mau dibangun pakai apa Pasar Laino, RSUD maupun jalan. Kami pun di DPRD terpaksa harus menyetujui,” sambungnya. Satu-satunya solusi yang efektif, kata Mukmin, mengharapkan pemekaran wilayah Muna dipercepat oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, beban pegawai dapat didistribusikan ke daerah otonomi baru yakni Muna Timur dan Kota Raha. “Tapi itu kebijakan yang bukan domain daerah lagi,” pungkasnya. (a/ode)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top