Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Nasional

Ganti Umar Samiun, Kemendagri : Nama La Bakry Harus Diusul Ulang

La Bakry

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memproses surat keputusan (SK) pemberhentian Samsu Umar Abdul Samiun sebagai Bupati Buton. Pemberhentian itu diproses menyusul telah masuknya salinan putusan hukum tetap Bupati Buton yang terjerat perkara suap kepada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 9 bulan, sehingga Samsu Umar Abdul Samiun dianggap telah berhalangan tetap. “Salinan putusan sudah kami terima dan sementara diproses. Sesuai mekanisme, kami akan proses pemberhentiannya dulu,” kata Soni Soemarsono, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri di Jakarta, Selasa (6/2/2018). Meski begitu, terkait prosesnya, Soni enggan membeberkannya secara rinci. Ia hanya memastikan pergantian pimpinan Buton sudah diproses dan secepatnya akan ada pergantian. “Salinan putusannya baru kami terima akhir Januari. Jadi, butuh waktu untuk diproses. Kita upayakan tidak terlalu lama,” janjinya.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, meski SK pencopotan Umar Samiun sebagai Bupati Buton definitif sudah terbit, namun pelantikan wakil bupati tidak bisa langsung dilakukan. Sesuai aturan, dia (wakil bupati) tetap harus diusul kembali ke Kemendagri. “Setelah SK pemberhentian diterbitkan, maka selanjutnya proses pengusulan pelantikan wakil oleh Biro Pemerintahan Sultra. Jadi tidak bisa, ada SK pencopotan langsung wakil dilantik jadi bupati. Semua ada prosesnya. Artinya nama pengganti harus diusulkan kembali,” jelasnya.

Disinggung soal kemungkinan terjadinya fakta hukum baru, misalnya Umar Samiun di kemudian hari ternyata terbukti tidak bersalah,
Soni enggan berspekulasi. Menurutnya, semua itu sudah diantisipasi. “Kalau ke depan terjadi ‘sesuatu’, maka SK tersebut bisa dibatalkan. Misal Bupati Buton melakukan upaya hukum lain dan akhirnya membuat dirinya bebas dari tuduhan hukum, maka SK tersebut bisa ditarik kembali. Makanya dalam SK tersebut salah satu poinnya tercantum, jika terjadi kekeliruan maka akan disesuaikan,” terangnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengistruksikan agar proses pergantian Bupati Buton dipercepat. Dia ingin proses pemerintahan di Buton segera berjalan normal. “Usulan pergantian sudah masuk, secepatnya diproses,” ujar Tjahjo. Dia menilai sangat penting secepatnya ada bupati definitif supaya proses pemerintahan berjalan sebagaimana adanya. Sebab, kalau masih berstatus plt, biasanya agak canggung mengambil keputusan. “Makanya, saya minta secepatnya diproses,” ulangnya menegaskan. (b/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top