Space Iklan
Pariwara
Metro Kendari

Cegah Korupsi Lewat Transaksi Nontunai, Workshop Digelar Kamis, Narasumber Siap Berbagi Ilmu

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah pusat sudah menginstruksikan, mulai 1 Januari 2018, semua tata kelola keuangan harus menggunakan sistem nontunai. Terobosan ini sebagai upaya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran sekaligus mencegah potensi korupsi. Beberapa istansi yang bersentuhan langsung dengan kebijakan ini sangat berharap program ini bisa terlaksana secara maksimal.

Instansi dimaksud seperti Polda Sultra, Kejati Sultra, BPKAD hingga pihak perbankan, seperti Bank Sultra dan Bank Indonesia Perwakilan Sultra serta lainnya. Direktur Utama Bank Sultra, Khaerul Kemala Raden mengungkapkan, pihaknya turun langsung ke kabupaten/kota se-Sultra untuk memberikan edukasi kepada pemerintah daerah. “Hal ini sebagai bentuk support supaya transaksi nontunai bisa dipahami seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya pengelola keuangan,” ungkap Kemala Raden saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/2).

Tak hanya itu, pihaknya juga telah meluncurkan sebuah aplikasi untuk penerapan sistem nontunai. Aplikasi itu bisa dibuka melalui google dengan mengetik https://satker.banksultra.co.id. Dalam aplikasi itu semua tercatat transaksi yang dilakukan oleh pemda atau instansi. “Aplikasi ini bisa diakses melalui smartphone. Tujuannya supaya memudahkan dinas atau instansi bertraksasi,” jelasnya.

Kendati sudah lebih awal lakukan sosialisasi, dirinya tetap memberi apresiasi atas terlaksananya workshop pengelolaan keuangan nontunai yang digelar Kendari Pos bersama pemprov Sultra. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Semoga melalui acara ini, semakin memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengelola keuangan tentang transaksi nontunai,” katanya. Dirinya juga mengakui, manfaat jangka panjang adanya sistem nontunai adalah bisa mencegah penyalahgunaan anggaran (korupsi).

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sultra, Minot Purwahono juga mengapresiasi pelaksanaan workshop nontunai. Menurutnya, kegiatan ini menjadi cara efektif untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah tentang transaksi nontunai. “Kegiatan ini sejalan dengan program kami, yakni memberlakukan transaksi nontunai di pemerintah daerah. Kami sangat bersedia untuk menjadi pembicara dalam kegiatan itu,” katanya, kepada Kendari Pos.

Transaksi nontunai, kata dia, adalah cara untuk meminimalisir terjadinya potensi korupsi dalam setiap aktivitas pemerintah daerah. Dengan transaksi nontunai, maka perilaku aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggunakan uang negara, akan sesuai peruntukkannya. Sehingga potensi korupsi, perlahan akan terkikis.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj. Isma mengimbau semua intansi terkait untuk mengikuti workshop dan pelatihan transaksi nontunai. “Ini memang tidak bisa dipelajari sekaligus. Di Pemrov sudah menerapkan ini sejak tahun 2017 lalu. Tapi ada kabupaten bahkan gaji pun masih manual, 2018 ini sudah tidak diperbolehkan lagi,” katanya.

Mantan Kepala BPAKD Konawe Selatan itu memastikan, semua bendahara keuangan di Sultra wajib menguasai teknik pengelolaan anggaran dengan transaksi tanpa uang cash itu. Selain mekanismenya, mereka juga harus memahami kesalahan-kesalahan fatal yang bisa berdampak pada urusan hukum dan kerugian negara. Soal manfaat masih kata Isma, model transaksi noncash itu secara otomatis dapat memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi. Termasuk juga dalam pelaporan keuangan daerah. “Tidak ada celah mau dikorupsi. Karena semuanya ada bukti transaksi yang tidak bisa dimanipulasi,” jelasnya.

Tak hanya bagian keuangan, dirinya juga menilai butuh komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan nontunai itu. “Pemda harus proaktif. Kita patut apresiasi karena Kendari Pos sudah sediakan wadahnya lewat workshop dan pelatihan,” ucapnya. Kapolda Sultra, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto juga mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap para kepala daerah seantero Sultra turut hadir. Kata dia, sistem pengelolaan keuangan nontunai akan efektif dalam mencegah praktik korupsi. “Jangankan mau praktik, mimpi pun (mimpi untuk korupsi, red) tidak boleh,” ujar Brigjen Pol Andap Budhi Revianto.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian serius dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nontunai tersebut. Bahkan, Kapolda berharap agar kepala daerah bisa memahami sistem pengelolaan ini. “Filosofi Yunani, ikan yang busuk dimulai dari kepalanya. Jika kepala busuk, badan hingga ekor juga ikut. Ini filosofi lama. Makanya, yang terpenting dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien, pimpinannya harus paham duluan,” ungkapnya. Andap menyatakan bersedia hadir sebagai narasumber dalam workshop pengelolaan keuangan nontunai yang akan dilaksanakan 8 Februari, besok. Kajian hukum akan dikupas nantinya agar para pengelola keuangan dapat menyadari betapa meruginya orang-orang yang melakukan praktik korupsi. Pasalnya, dibalik suasana keluarga sakinah, ada predikat “koruptor” yang bisa merusak nama baik keluarga.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Azhari, SH.,MH juga memberikan dukungan serupa. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu pemerintah pusat. Makanya, dirinya sangat siap untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. “Insya Allah, saya siap (jadi narasumber,red),” ujar Azhari. Kesiapan jadi narasumber dalam workshop pengelolaan keuangan nontunai, kata dia, sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung pencegahan korupsi. Sebab, secara umum, dengan diberlakukannya transaksi nontunai, bisa meminimalisir bahkan menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran.

“Kalau biasanya, ada pemotongan anggaran, lewat transaksi nontunai tidak bisa lagi. Potensi korupsi bisa dicegah, ini salah satu sisi positifnya. Makanya, kami sangat mendukung workshop pengelolaan keuangan nontunai ini,” ungkapnya. Lebih jauh pengganti Sugeng Djoko Susilo ini menjelaskan, dibeberapa daerah sebenarnya sudah ada yang menerapkan sistem ini. Hanya saja masih belum maksimal. Makanya, adanya kegiatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. “Sekali lagi, kami sangat apresiasi terselenggaranya kegiatan ini,” lanjutnya.

Kembali soal perannya sebagai narasumber, Azhari mengaku akan menyampaikan beberapa modus operandi, penyebab termasuk peluang terjadinya korupsi selama ini. Bisa jadi, catatan itu dapat memberikan manfaat dalam penerapan sistem pembayaran nontunai. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat ini memang sangat tepat. Karena budaya korupsi itu biasanya terjadi karena hal-hal sepele. “Sebenarnya ini juga menyangkut niat pelakunya. Kalau sudah ada itu, maka akan mencari berbagai cara. Makanya, transaksi nontunai ini diharapkan bisa mencegah hal itu,” imbuhnya. (b/ind/ely/wan/ade)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top