Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Tumpang Tindih IUP 13 Perusahaan Tambang di Konut, Jaksa Sarankan Penciutan WIUP

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Masalah tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) di Konawe Utara (Konut) mulai ada sedikit titik terang. Hal itu setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra memberikan masukan terkait langkah yang harus ditempuh pemerintah provinsi (pemprov) Sultra untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu saran yang diberikan adalah dengan melakukan penciutan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Satuan Tugas Jaksa Pengacara Negara, Dr. Muhammad Amir mengungkapkan, penciutan WIUP merupakan solusi yang ditawarkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permen Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan usaha pertambangan. Berdasarkan regulasi itu, Jaksa merujuk pada pasal 12, tepatnya pada point 1 huruf b. “Disitu dijelaskan, penciutan WIUP menjadi solusi kalau ada WIUP yang tumpang tindih. Tapi mereka (pemilik IUP) harus mau melakukan itu,” ungkap Dr. Muhammad, Senin (5/2/2018).

Jika mereka tetap bersikukuh (menolak), maka pemprov bisa lakukan cara lain, yakni dengan sistem pencadangan wilayah. Pemohon yang memenuhi persyaratan akan mendapat prioritas untuk diberikan IUP (First come first served). “Itu jika memang seluruh WIUP tumpang tindih,” jelasnya. Dia menambahkan, saran itu diberikan supaya masalah tersebut diselesaikan sesuai jalur atau koridor aturan berlaku. “Kami sudah sampaikan masukan (saran) ini kepada Dinas ESDM Sultra. Kami bersurat secara resmi,” kata pria berkacamata itu.

Lebih jauh Amir menjelaskan, penyelesaian 13 IUP tersebut yang tumpang tindih dengan IUP PT Antam memang cukup rumit. Sebab, kedua belah pihak tak ada yang mau mengalah. Misalnya PT. Antam dan PT.Wanagon, keduanya saling mengklaim bahwa IUP mereka sah alias tidak menyerobot lahan pihak lain. “Yang pasti, masukan tentang masalah ini sudah kami berikan. Tinggal ditunggu tindaklanjutnya,” ucapnya.

Untuk diketahui, 13 IUP yang diduga tumpang tindih dengan PT Antam yakni, CV Ana Konawe, CV Yulan Pratama, CV Malibu, PT Andhikara Cipta Mulia, PT Avry Raya, PT Hafar Indotech, PT James, Armando Pundimad, PT Karya Murni Sejati 27, PT Mughni Energi Bumi, PT Rizqi Cahaya Makmur, PT Sangia Perkasa Raya, PT Sriwijaya Raya, dan PT Wanagon Anoa I. Polemik tumpang tindih IUP ini, berada di blok Madiodo, Tapuemea dan Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Terkait masalah ini, Makhamah Agung (MA) sebenarnya sudah mengeluarkan putusan akhir untuk perkara IUP itu. Yakni memerintahkan Pemkab Konut untuk mencabut 13 izin itu. Hanya saja, karena peralihan kewenangan urusan IUP dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Maka keduanya ‘dilema’ untuk menentukan sikap.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sultra, Saleh Lasata mengungkapkan pihaknya belum bisa memberikan sikap atas putusan MA tersebut. Alasannya amar putusan itu ditujukan kepada Bupati Konawe Utara. “Amar putusannya kan kepada bupati, dari situ timbul keraguan, apa boleh saya ambil alih,” ungkapnya, kemarin.

Diakuinya, kewenangan IUP kini sudah berada di tangan gubernur. Akan tetapi izin-izin itu dikeluarkan saat IUP masih diurus oleh pemerintah kabupaten. Terlebih lagi, pemprov butuh data lengkap jika harus menyelesaikan masalah itu. “Memang saya sadari kewenangan itu sekarang sudah di provinsi, tapi tidak semudah itu, data yang ada di provinsi sangat minim. Dulu kewenangan mengeluarkan IUP itu di kabupaten. Kemudian kewenangan mengeluarkan surat clean and clear di menteri, provinsi itu hanya dilewati, kadang-kadang hanya tembusan,” jelasnya.

Olehnya itu, demi menghindari kesalahan besar, pemprov meminta pertimbangan hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati). Hanya saja hingga saat ini surat itu belum terbalas. “Saya sudah meminta pendapat hukum pada Kajati terkait hal ini. Kami masih tunggu itu, apa bisa saya lakukan dan tidak melanggar,” imbuhnya. (b/ely/ade)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top