Pariwara
HEADLINE NEWS

Kemendagri Apresiasi Workshop Pengelolaan Keuangan Nontunai Kendari Pos

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin

KENDARIPOS.CO.ID — Workshop pengelolaan keuangan nontunai yang akan digelar Kendari Pos bersama pemerintah provinsi (pemprov) Sultra mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lembaga yang dinakhodai Tjahjo Kumolo ini menilai Kendari Pos ikut mendukung kesuksesan program strategis pemerintah. Khususnya dalam hal efektivitas pengelolaan anggaran untuk mencegah korupsi. Apresiasi tersebut disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin. Menurutnya, workshop pengelolaan keuangan nontunai merupakan bentuk nyata dukungan media dengan tagline Santun dan Menginspirasi terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden ingin semua anggaran dikelola dengan baik serta jauh dari masalah hukum. Makanya, sejak 1 Januari 2018, semua pemerintah daerah wajib mengelola keuangannya dengan sistem nontunai. Kegiatan ini (workshop nontunai Kendari Pos,red) sangat membantu pemerintah. Khususnya dalam hal memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan supaya lebih paham lagi tentang sistem nontunai,” ungkap Syarifuddin di Jakarta, Senin (5/2/2018).

Dia menambahkan, kebijakan transaksi nontunai sudah diatur sekaligus wujud impelementasi dari instruksi presiden (Inpres) nomor 10 tahun 2016. Kemudian, ditindaklanjuti dengan surat edaran Mendagri yang diterbitkan pada 17 April 2016. Dalam SE tersebut pemerintah pusat meminta kepada seluruh Pemda, sejak 1 Januari 2018 sudah melaksanakan aturan tersebut. “Jadi, sudah satu bulan berjalan (regulasi itu), pemahaman tentang sistem nontunai harus lebih baik,” ujarnya.

Lebih jauh Syarifuddin menjelaskan, workshop yang digelar Kendari Pos akan membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Sultra. Memberikan sosialisasi dan pelajaran terkait kebijakan transaksi nontunai dapat memberikan multi player efek. “Ada banyak manfaat ekonomi yang bisa dipetik dari kebijakan pemerintah soal transaksi nontunai. Diantaranya, membantu pencegahan korupsi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah Sultra,” jelasnya.

Selain itu, manfaat transaksi nontunai juga bisa menghemat pengeluaran negara. Lanjut dia, melalui transaksi nontunai, negara bisa menghemat Rp 3 triliun setahun. “Uang tersebut diperuntukan untuk distribusi uang kartal atau koin yang kita pakai selama ini. Jadi cukup besarkan yang bisa kita hemat. Selain itu transaksi nontunai juga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan. Jadi semua uang masyarakat berputar tidak ada lagi yang menyimpan uangnya di kasur atau bantal,” bebernya.

Soal perbandingan Indonesia dan negara lain terkait kebijakan transaksi nontunai, menurutnya sebenarnya tidak jauh beda, hanya persoalan waktu pelaksanaan saja. “Kalau Indonesia transaksi nontunai baru 16 persen. Sementara negara seperti Belgia sudah 93 persen, menggunakan transaksi nontunai. Kalau sudah menerapkan, maka setiap sen mengalir uang masyarakat atau uang negara sudah termonitor dengan transparan. Itu pasti mencegah wilayah abu-abu (indikasi korupsi,red),” terangnya.

Terkait kesiapan daerah, salah satu putra terbaik Sultra menjelaskan, bisa melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank untuk menyiapkan infrastruktur dan aturannya bisa disiapkan oleh kepala daerah. “Misalnya perda, atau dalam bentuk lain sebagai upaya mendorong percepatan transaksi nontunai,” katanya.

Masih menurut Syarifuddin, pihaknya menargetkan selama 2018, sistem transaksi nontunai sudah bisa diterapkan seluruh daerah. Paling tidak bisa mencapai 80 persen dulu. “Mungkin awal-awal soal belanja pemerintah daerah dulu penerapannya. Setelah itu, pendapatan daerahnya. Semua perlahan karena memang butuh waktu. Sampai nanti kemudian tidalk ada lagi transaksi berbentuk tunai,” tuturnya.

Ia pun mengaku berterima kasih kepada Kendari Pos yang telah mau mendukung program strategis nasional tersebut. “Dengan apa yang dilakukan Kendari Pos sudah sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah pusat,” pungkasnya. Sementara itu, panitia penyelenggara yang juga Manajer EO Kendari Pos, Nursyamsi Abidin mengungkapkan, persiapan workshop pengelolaan keuangan nontunai terus dimatangkan. Rencana pesertanya seluruh bendahara dan pengelolaan keuangan kabupaten/kota. “Koordinasi terus jalan. Insya Allah, acaranya digelar 8 Februari 2018,” ungkapnya. (b/yog)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top