Pariwara
Ekonomi & Bisnis

Uang Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 60 Miliar


Notice: Undefined variable: amazondisplaywidget in /home/kendaripos/public_html/wp-content/plugins/wp-auto-affiliate-links/aal_engine.php on line 503

Mudahkan layanan: Suasana pelayanan terhadap wajib pajak di KPP Kendari, jumat (2/2). Foto: Lindri Merinda/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Program pemerintah pusat terkait tax amnesty (penghapusan pajak) bagi para pengemplang pajak, berimbas positif pada penerimaan negara. Khusus di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama KPP Kendari, pajak yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 60 miliar lebih.

Kepala KPP Pratama Kendari, Joko Rahutomo mengatakan, pajak yang terkumpul dari program tax amnesty yang dimulai Juli 2016 sampai Desember 2016 diperoleh senilai Rp 50 miliar dan Januari sampai Maret 2017 senilai Rp 10 miliar lebih. Total seluruhnya yakni Rp 60 miliar lebih.

“Programnya sudah selesai tahun lalu. Sekarang tidak ada lagi. Dari program itu, nilai yang dikumpulkan cukup besar yakni Rp 60 miliar lebih,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/2).

Lebih lanjut Joko menjelaskan, program penghapusan pajak sejak 2016-2017 tersebut, diikuti 2200 pengusaha yang terdiri dari Kota Kendari, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara dan Konawe Selatan. Sehingga bila ditotal, penghasilan KPP Pratama Kendari tahun 2017 lalu, senilai Rp. 823 miliar. Nilai itu diperoleh dari dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak tidak langsung lainnya (salah satunya materai-red) dan penerimaan pajak bumi bangunan sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

“Kita peroleh angka penerimaan Rp. 823 miliar untuk pajak di tahun 2017. Penerimaan dominan dari PPh dan PPn. Sedangkan PBB sedikit. PBB yang kami tangani beda dengan yang ditangani Pemda. Pemda itu nangani tanah dan rumah penduduk yang ada di pedesaan dan perkotaan. Kalau saya tangani PBB yang terutang oleh industri seperti perdagangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Itu semua masuk di kita. PBB puluhan miliar. PPh dan PPn itu ratusan miliar rupiah,” jelasnya.

Mantan Kasi Pengawasan Konsultasi KPP Pratama Surabaya Tegal Sari itu, mengatakan, PPn terutang pada setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Artinya setiap orang berjualan, terutang PPn. Hanya saja dibatasi yakni mereka yang terutang PPn yaitu para pengusaha yang sudah memenuhi omzet di atas Rp 4.8 miliar, atau memang dia bersedia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. PPn juga diperoleh dari sektor perdagangan, konstruksi, sektor real estate dan transporatasi.

“PPh sebenarnya adalah pajak yang diperoleh dari penghasilan para wajib pajak. Bisa saja orang pribadi atau badan. Wajib pajak orang pribadi dipecah jadi karyawan dan nonkaryawan. Karyawan biasanya sudah dipotong oleh perusahaan atau Pemda kalau dia ASN. Tapi kalau pengusaha, dia setor sendiri dan melapor sendiri. Sepanjang usaha dagangnya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar,” tandasnya. (Ind/b)

 

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top