Pariwara
Politik

Maju Pilkada, Anggota Dewan di Sultra Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri

Tomy Indra

KENDARIPOS.CO.ID — Perebutan kursi kepala daerah di sejumlah kabupaten dan kota di Sultra menjadi ajang pertarungan bagi sebagian wakil rakyat. Mereka turut menjadi kontestan pesta demokrasi itu. Ada yang membidik kursi bupati dan wakil bupati, dan ada juga yang bertarung untuk kursi wali kota.

Sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, anggota DPR, DPD dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan kota wajib mundur apabila tampil mencalonkan diri di Pilkada. Itu artinya, semua bakal calon kepala daerah di Sultra yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum harus “keluar” sebagai anggota dewan.

Hanya saja, hingga saat ini belum satu pun anggota dewan baik dari DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota di Sultra yang mengajukan surat permohonan memundurkan diri dari legislatif itu. “Kita sama-sama tahu aturannya, kalau nyalon berarti konsekuaensinya harus meninggalkan kursinya di dewan, tapi sampai hari ini belum ada yang masuk ke kita surat mohon mundur itu,” ujar Kepala Bgian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setprov Sultra, Tommy Indra Sukiadi, kepada Kendari Pos, Minggu (4/2/2017).

Kemungkinannya, lanjut Tommy, nanti saat resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU pada 12 Februari mendatang barulah anggota dewan dimaksud menyerahkan surat pemunduran dirinya masing-masing. Menurutnya, sangat bisa dipahami bila anggota legislatif masih menunda pengajuan itu meski waktunya semakin dekat. Sebab sesuai aturan, surat pemunduran diri yang sudah diajukan tidak bisa ditarik kembali. Jelas ada kekhawatiran bila dinyatakan gugur oleh KPU dalam kepesertaan calon kepala daerah. “Sesudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka mereka memundurkan diri secara permanen, kemungkinannya seperti itu,” lanjutnya.

Masih kata Tommy, hierarki aturannya kalau anggota DPRD kabupaten dan kota yang hendak mundur maka surat permohonannya ditujukan kepada gubernur. Sedangkan anggota DPRD provinsi mengajukan surat mundur kepada menteri dalam negeri. “Kita belum tahu berapa totalnya ya. Kalau anggota DPRD Provinsi ada empat orang, sedangkan anggota DPRD kabupaten belum kami tahu. Lebih baik kita mengacu pada jumlah surat yang masuk nantinya,” pungkas Tommy. (ely/b)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top