Space Iklan
Pariwara
Nasional

Evaluasi Dittipikor Bareskrim, Bangunan Cepat Roboh Indikasi Ada Korupsi

KENDARIPOS.CO.ID — Banyaknya proyek pembangunan ambruk bisa dikarenakan berbagai sebab. Salah satunya, bisa jadi ada korupsi yang membuat spesifikasi bangunan menjadi tidak sesuai. Namun, penyelidikan terhadap indikasi korupsi dalam proyek pembangunan harus dimulai dengan temuan kerugian negara.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Kombespol Arief Adiharsa menuturkan, ambruknya sebuah bangunan yang sedang dalam masa pembangunan itu bisa dikarenakan berbagai sebab. Dari sisi tindak pidana korupsi, bisa jadi terdapat tindak pidana tersebut. ”Pasti ada sesuatu,” terangnya.

Namun, Dittipikor tidak bisa serta merta kami bisa menyelidiki sebuah proyek yang saat pembangunan mengalami kerusakan atau ambruk. ”ada tahap yang harus dilalui terlebih dahulu,” papar polisi dengan tiga melati di pundaknya tersebut.
Prosedurnya untuk Dittipikor, baru bisa melakukan penyelidikan bila terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit tersebut yang menjadi kunci dalam penyelidikan sebuah tindak pidana korupsi. ”Audit itu yang harus kami tunggu, membutuhkan proses,” paparnya.

Namun begitu, Dittipikor sepakat bahwa pengawasan terhadap sebuah proyek pembangunan itu harus ditingkatkan. Dengan begitu diharapkan pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur. ”Sehingga, ancaman pembangunan mengalami roboh juga semakin kecil,” paparnya.
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, selama masih menunggu audit dari BPK, sebenarnya Dittipikor bisa untuk melakukan pemeriksaan awal. ”Ya berdasar adanya ambruknya pembangunan tersebut, kumpulkan bahan keterangan dulu. Pemeriksaan awal sebelum penyelidikan,” jelasnya.

Untuk kasus semacam itu, perlu penyelidikan yang lengkap dari pengadaan dan proses tender, hingga proses pelaksanaan pembangunan. ”bagaimana proses pengadaannya, apakah sesuai prosedur atau tidak,” tuturnya. Selanjutnya, perlu untuk dilihat bagaimana pelaksanaan pembangunan. Salah satu kuncinya adalah apakah pembangunan ini di-subkontrakkan. Yang biasanya terjadi pembangunan itu di-subkontrakkan berlapis-lapis. ”Kalau itu terjadi, indikasi korupsi menguat,” paparnya.

Apakah subkontak proyek ini dilarang? Boyamin menuturkan bahwa subkontrak pembangunan itu diperbolehkan, namun dengan pemberitahuan dari awal. ”Kalau diam-diam di-subkontrakkan itu tentu ada apa-apanya,” ujarnya. Dengan disubkontrakkan diam-diam dapat diartikan bahwa bisa jadi harga lelang jauh lebih tinggi dari harga pasaran. ”Kalau begini tentunya perlu diselidiki,” terangnya. Pun begitu, subkontraktor yang diam-diam juga bisa membuat kebingunan atas siapa yang bertanggungjawab dalam pembangunan. ”Bila terjadi sesuatu, siapa yang bertanggungjawab, pemenang tender atau yang subkontrak. Pengawasan juga menjadi lebih sulit,” tuturnya. (idr/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top