Pariwara
Politik

23 Laporan yang Telah Ditindaklanjuti, Bawaslu Sultra Terus Endus Keterlibatan ASN

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Tensi politik jelang Pilkada serentak kian memanas. Aksi dukung-mendukung para kandidat mulai dilakukan secara terang-terangan. Ironisnya, ada pula aparatur sipil negara (ASN) yang ikut-ikutan memberi dukungan. Padahal dalam UU, para pamong pemerintah ini dilarang terlibat kegiatan politik praktis.

Sejak pendaftaran pasangan calon (Paslon), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra ‘mencium’ gelagat dukungan ASN. Buktinya, ada 23 temuan yang melibatkan ASN. Dari 3 daerah plus Pilgub Sultra, temuan terbanyak di Pilkada Kolaka. Pada pemilihan bupati (Pilbup) Kolaka, Panwas menemukan dan menerima 17 laporan. Di susul di Pilkada Konawe sebanyak 4 temuan dan Pilgub Sultra 2 temuan. Untuk pemilihan wali kota (Pilwali) Baubau, laporannya masih nihil.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan temuan ini masih ditindaklanjuti. Dari dua temuan di Pilgub Sultra, satu laporan tengah dilakukan penelusuran dan satunya telah diregistrasi. Begitupun dengan temuan-temuan lainnya di Pilkada Konawe dan Kolaka. Namun untuk Pilwali Baubau, Bawaslu belum menerima laporan. Meski belum ada laporan, tapi tak ada jaminan ASN benar-benar netral.

“Sebagian besar temuan Panwas saat pendaftaran Paslon. Selebihnya pada saat deklarasi, sosialisasi dan kegiatan lainnya. Selain ASN, Panwas juga menemukan keterlibat kepala desa (Kades) dan perangkatnya. Semua laporan ini tengah ditelusuri,” kata Hamiruddin Udu akhir pekan lalu.

Para ASN yang ketahuan kata dia, langsung diproses. Hanya saja, pihaknya tetap memberikan kesempatan pada yang bersangkutan membela diri saat diminta klarifikasi. Jika terbukti benar, Panwas akan mengeluarkan surat rekomendasi ke pihak-pihak terkait seperti pejabat pembina kepagawaian (gubernur, bupati atau wali kota), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dijatuhi sanksi.

“Jadi kami tidak main-main. Bila ada ASN yang melanggar, maka akan diproses. Sebab hal ini telah melanggar azas netralitas ASN. Tidak hanya sanksi administasi, ASN juga terancam dipecat,” tandasnya.

Ketua Panwaslu Kota Kendari, Sahinuddin mengungkapkan tengah menangani lima kasus ASN yang terlibat politik praktis. Hasil rekomendasi Panwas bahkan telah diteruskan ke KASN. “Sudah ada beberapa rekomendasi Panwas yang telah dijawab KASN. Pada dasarnya, KASN sependapat dengan kesimpulan Panwaslu Kendari bahwa temuan itu memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN,” tandasnya. (b/wan)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top