Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
HEADLINE NEWS

Pemprov Sultra Paparkan Inovasi di KPK

Sejumlah pejabat pempro Sultra foto bersama Wakil Ketua KPK La Ode Syarif, usai menggelar rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah).

KENDARIPOS.CO.ID — Empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemprov Sultra memaparkan inovasi program di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (1/2). Program pengelolaan keuangan nontunai yang telah lama diterapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra menjadi salah satu inovasi yang dipresentasekan. Selain itu, inovasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sultra), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga mendapat kesempatan yang sama.

“Program pengelolaan keuangan nontunai ini membantu KPK dalam hal pencegahan korupsi,” ungkap La Ode Syarif, Wakil Ketua KPK usai menggelar rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) bersama sejumlah pejabat Pemprov Sultra, di Gedung KPK, (1/2/2017). Meski demikian, KPK mengklarifikasi tidak memuji inovasi BPKAD Sultra (ralat: berita berjudul “KPK Puji Inovasi BPKAD Sultra” yang terbit edisi Jumat, 2 Februari 2018 seharusnya berjudul “Pemprov Sultra Paparkan Inovasi di KPK”).

Dalam rapat koordinasi tersebut, BKD Sultra memaparkan Simponi Bahteramas. Kemudian, Bappeda dengan inovasi e-Planning dan Biro Pelayanan Barang dan Jasa Sultra dengan inovasi program e-Katalog. Program tersebut akan dijadikan percontohan nasional.

Kepala Biro Pelayanan Barang dan Jasa Sultra, Rony Yakob mengaku, lembaga yang dipimpinnya telah mendapat pengakuan Internasional baik dari Uni Eropa dan Amerika melalui program Milleniun Chalenge Account (MCA- Amerika Indonesia). Program BPBJ tersebut menjadi central of exelent atau pusat unggulan nasional. “Saya mengharapkan, jika ada pemda dan pengusaha ingin meningkatkan kualitas pengetahuan tentang PBJ atau ingin agar perusahaannya lebih berkualitas maka silakan datang ke biro kami. Karena disitu ada dibentuk tim clinik pengadaan dengan personil berkualitas sebagai pembimbing,” terangnya.

Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma mengatakan, pihaknya tidak spesifik bicara tentang pengelolaan keuangan. Namun sebelumnya, dirinya mengakui kalau Pemprov Sultra memang sudah menerapkan transaksi nontunai sejak lama. “Kita sudah terapkan sejak 1 November. Misalnya pada pembayaran gaji atau honor-honor kegiatan dan lainnya,” katanya.

Lanjut dia, transaksi nontunai itu menggunakan instrumen berupa alat pembayaran, cek, bilyet giro secara bertahap. Malah kata dia, mekanismenya sudah ada aplikasi yang dibangun oleh Bank Sultra dengan nama aplikasi Satker. “Kita didampingi oleh tim dari Bank Sultra saat penginputan,” ujarnya. (b/ely/yog)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top