Pariwara
HEADLINE NEWS

Menpan : Berstatus ASN, Istri Boleh Dampingi Suami Kampanye

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur

KENDARIPOS.CO.ID — Para istri atau suami calon kepala daerah sudah bisa bernapas lega. Terutama bagi mereka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan kelonggaran untuk bisa mendampingi pasangan saat kampanye. Hanya syaratnya, wajib cuti diluar tanggungan negara.

Bolehnya ASN mendampingi pasangan saat kampanye disampaikan Menpan RB, Asman Abnur. Menurutnya, istri atau suami yang pasangannya menjadi kandidat kepala daerah, tetap wajib menjaga netralitas. Makanya, cuti diluar tanggungan negara, menjadi solusi supaya mereka tetap bisa mendampingi pasangannya, meski saat kampanye. “Status suami atau istri tidak bisa terlepas dari sorotan publik. Jadi, supaya tidak mengganggu netralitas, mereka harus cuti,” ungkap Asman Abnur di Jakarta, Jumat (2/2). Kalau untuk kandidat berstatus ASN, kata dia, aturannya sudah jelas, yakni wajib mengundurkan diri. Hal itu sesuai Undang-Undang No. 5/2014 tentang Apartur Sipil Negara.

Akan tetapi, banyak juga paslon kada memiliki pasangan suami atau isteri menyandang status ASN. “ASN yang pasangannya maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak harus mengajukan cuti selama masa kampanye. Cuti tersebut diluar tanggungan negara,” kata Politisi PAN ini menegaskan. Lebih jauh Asman menjelaskan, meski telah mengajukan cuti, namun saat kampanye istri atau suami paslon yang bersatatus PNS tidak boleh menggunakan atribut partai. “Boleh mendampingi dan berfoto, asalkan tidak menggunakan atribut partai. Sebagai aparatur negara wajib mematuhi aturan ini. Kalau melanggar, regulasinya sudah jelas bakal diberikan sanksi,” tegasnya.

Mantan Anggota DPR RI juga mengingatkan, pihaknya telah menerbitkan surat tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam pilkada. “ASN di seluruh Indonesia harus bersikap dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. ASN harus tetap fokus bekerja, tidak terlibat dalam politik praktis,”imbuhnya. (b/yog)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top