Pariwara
Metro Kendari

Workshop Pengelolaan Keuangan Nontunai, Kapolda Sultra Harap Kepala Daerah Hadir

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin di ruang kerjanya.

KENDARIPOS.CO.ID — Sistem pengelolaan keuangan daerah yang tak lagi menggunakan pembayaran secara tunai dinilai sangat efektif dalam mengantisipasi beragam praktik penyimpangan. Dalam meningkatkan pemahaman terhadap sistem pengelolaan keuangan nontunai tersebut, Harian Kendari Pos bekerjasama Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Polda Sultra, Kejati Sultra, BPKAD Sultra, Bank Indonesia Perwakilan Sultra, dan Bank Sultra bakal menggelar workshop tanggal 8 Februari mendatang. Kapolda Sultra, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto, SIK., mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap para kepala daerah seantero Sultra turut hadir.

Brigjen Pol Andap Budhi Revianto mengungkapkan, sistem pengelolaan keuangan nontunai akan efektif dalam mencegah praktik korupsi. “Jangankan mau praktik, mimpi pun (mimpi untuk korupsi, red) tidak boleh,” ujar Brigjen Pol Andap Budhi Revianto saat menerima kunjungan Dirut Kendari Pos Irwan Zainuddin bersama jajaran manajemen di ruang kerja Kapolda Sultra, kemarin (1/2).

Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian serius dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nontunai tersebut. Bahkan, Kapolda berharap agar kepala daerah bisa memahami sistem pengelolaan ini. “Filosofi Yunani, ikan yang busuk dimulai dari kepalanya. Jika kepala busuk, badan hingga ekor juga ikut. Ini filosofi lama. Makanya, yang terpenting dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien, pimpinannya harus paham duluan,” ungkapnya.

Tenaga teknis yang melakukan pengelolaan keuangan, kata dia, hanya mengikuti perintah pimpinan. Jika rekomendasi yang diberikan oleh kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan keuangan akan berjalan efektif dan efisien sesuai peruntukannya. “Saya yakin, bagian teknis pengelolaan keuangan ini paham betul aturan-aturan tentang keuangan. Mereka tahu betul mana yang menyalahi aturan, mana yang tidak,” jelasnya.

Kapolda Sultra menyatakan bersedia hadir sebagai narasumber dalam workshop pengelolaan keuangan nontunai yang akan dilaksanakan tanggal 8 Februari 2018. Kajian hukum akan dikupas nantinya agar para pengelola keuangan dapat menyadari betapa meruginya orang-orang yang melakukan praktik korupsi. Pasalnya, dibalik suasana keluarga sakinah, ada predikat “koruptor” yang bisa merusak nama baik keluarga. “Olehnya itu, jangankan praktik, mimpi aja nggak boleh,” ujar Andap Budhi Revianto mengulang kutipannya agar masyarakatnya jangan pernah ingin memikirkan untuk korupsi.

Selain berbicara masalah pengelolaan keuangan nontunai, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto juga menjelaskan dua peran yang harus dilakoni institusi Polri. Kepolisian dituntut mampu memainkan peran antagonis dan protagonis. Disatu sisi, kepolisian dituntut mampu bersikap tegas, kuat dan tangguh dalam menjalankan fungsinya, namun di sisi lain, mereka pun diwajibkan menjadi polisi yang humanis. “Kami harus keep smile dalam memberikan pelayanan. Ini menjadi kewajiban sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dirut Kendari Pos Irwan Zainuddin memberikan apresiasi atas kepemimpinan Brigjen Pol Andap Budhi Revianto. Dalam setahun terakhir, Polda Sultra dan jajaran “banjir” penghargaan di tingkat nasional. Semua kesuksesan tersebut tak lepas dari kerja keras Kapolda Sultra.

Selain itu, Irwan juga menjelaskan terkait tujuan pelaksanaan workshop pengelolaan keuangan nontunai tersebut. Output yang harapkan tentunya terciptanya pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Seluruh elemen yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah tersebut tentunya diharapkan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pengelolaan keuangan nontunai tersebut akan mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan keuangan daerah.

“Kami juga berharap, dengan kehadiran Kapolda Sultra dan Kajati Sultra di workshop pengelolaan keuangan nontunai tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa dua lembaga penegak hukum ini bukanlah lembaga yang seram. Tak perlu masyarakat takut berkomunikasi dengan polisi dan jaksa. Soalnya, kedua lembaga ini bisa memberikan pendidikan hukum. Masyarakat bisa melakukan konsultasi jika ragu dengan tindakan yang diambil. Polisi dan jaksa itu adalah sahabat masyarakat,” ungkapnya. (aka)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top