Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Hindari Sanksi Pinalti, OPD Didesak Serahkan Rencana Lelang

LELANG : Plt.Gubernur Sultra, Saleh Lasata mendesak OPD untuk segera menyerahkan dokumen memasukan rencana umum pengadaan (RUP) dan segera melelang proyek sebelum bulan April. Saleh Lasata (kanan) saat memimpin rapat di kantor Gubernur Sultra, Kamis (1/2). LM Syuhada Ridzky/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Ada sejumlah kebijakan baru yang diterapkan pemerintah pusat tahun ini. Selain transaksi nontunai, pemerintah juga mewajibkan Pemda menuntaskan lelang sebelum April. Bila tidak tuntas, maka Pemda siap-siap saja menerima konsekuensinya, dana kegiatan akan ditarik pemerintah pusat.

Di Sultra ancaman sanksi sesuai instruksi presiden (Inpres) itu sudah mengintai. Pasalnya, data pada Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Sultra menunjukkan awal Februari ini baru sekira 15 dari 25 organisasi perangkat daerah (OPD) pemilik kegiatan lelang yang memasukan rencana umum pengadaan (RUP). Itupun sejumlah dinas belum keseluruhan menyelesaikan dokumen kegiatannya.

Menanggapi hal tersebut Plt.Gubernur Sultra, Saleh Lasata mendesak seluruh OPD untuk mempercepat data-data proyek yang akan dilelang. Kata dia, penyusunan APBD sudah melalui tahap yang sangat selektif untuk menyetujui kegiatan mana saja yang akan dikerjakan tahun ini. Sehingga bila ada yang gagal karena terlambat lelang maka dianggap kesalahan sangat fatal.

“Ternyata masih banyak yang belum memasukan perencanaan lelangnya. Padahal ada aturannya tidak boleh lagi mengulang kebiasaan lama, misalnya nanti pertengahan tahun baru lelang. Anggaran kita itu bisa dipotong. Saya sampaikan lagi, tolong SKPD dipercepatlah lelang itu,” pinta Saleh Lasata.

Purnawiran jenderal bintang satu TNI AD itu melanjutkan meski jabatannya segera berakhir, ia memanfaatkan sisa waktu untuk terus menggelar rapat evaluasi dengan OPD, sekaligus memastikan jika semua agenda dan jadwal kegiatan telah dipersiapkan. Minimal ketika masuk Plt. Gubernur yang baru, semuanya telah berjalan sesuai koridornya. “Saya selalu rapat, saya mau pertanyakan lagi ini komitmen percepatan lelang. Walaupun kita menghadapi transisi pemerintahan tapi jangan sampai mengganggu kinerja kita,” imbuh Saleh Lasata.

Sementara itu, Kepala BPBJP Sultra, Rony Yakob La Ute menyebutlkan sejauh ini baru Dinas SDA dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, dan Dinas Perhubungan yang sudah banyak memasukan RUP. “Kalau Dinas SDA dan Bina Marga itu 75 paket kegiatan. Dinas Cipta karya ada 66 dan sudah lelang 4 kegiatan. Sedangkan Dishub 48 kegiatan dan baru 2 yang dilelang,” ujar Rony Yakob. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top