Pariwara
Politik

Rawan Gugatan, Panwas Diminta Pantau Penetapan Paslon


Notice: Undefined variable: amazondisplaywidget in /home/kendaripos/public_html/wp-content/plugins/wp-auto-affiliate-links/aal_engine.php on line 503

Bintek : Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu memberikan materi pada bimbingan teknis (Bintek) penyelesaian sengketa Pilkada serentak tahun 2018 di Grand Clarion Hotel Kendari, Kamis (1/2). Foto: Marwan Abidin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Potensi adanya sengketa setiap Pilkada tak bisa diprediksi. Untuk itulah, perlu adanya kewaspadaan untuk meminimalisir timbulnya persoalan. Selain meningkatkan pengawasan, perangkat pengawasan dituntut mampu mendeteksi dan cakap menangani pelanggaran yang terjadi di lapangan. Guna meningkatkan kemampuan perangkat pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar bimbingan teknis (Bintek) menyangkut penyelesaian sengketa Pilkada serentak tahun 2018.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk memantapkan kemampuan pengawas pemilihan menghadapi penetapan bakal pasangan calon baik pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra maupun Pilkada di tiga daerah lainnya (Konawe, Kolaka dan Baubau). Hal ini untuk mengantisipasi adanya keberatan yang diajukan akibat keluarnya keputusan KPU terkait penetapan Paslon. Dengan adanya Bintek ini, secara teknis personil Panwas lsudah lebih siap menindaklanjuti laporan atau menangani sengketa.

“Jadi ini, kita harus antisipasi lebih awal. Jangan sampai tanggal 12 Februari nanti, ada Paslon yang melakukan sengketa dan Panwaslu tidak paham. Makanya, mereka harus dibekali dan direfresh kembali pengetahuan mereka mengenai penanganan sengketa,” katanya disela-sela Bimtek kamis (1/2).

Dosen nonaktif Universitas Halu Oleo (UHO) ini menambahkan, penetapan Paslon menjadi salah satu tahapan yang dianggap rawan. Pasalnya, ada kemungkinan putusan tersebut akan digugat baik Bapaslon yang maju lewat jalur Parpol maupun independen.

“Kita melihat ada potensi (sengketa), yakni di Konawe dan Baubau karena ada paslon perseorangan. Karena calon perseorangan tengah diverifikasi faktual dukungan syarat perseorang. Misalnya, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat dan ditetapkan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Ini potensi lebih besar,” ungkapnya.

Untuk itulah, ia meminta Panwaslu harus memahami langkah-langkah yang harus dilakukan termasuk menyelesaikannya. Pada pelaksanaan Pilkada ada dua sengketa yakni antar peserta dan peserta dengan penyelenggara Pemilu. Bila merujuk pada pengalaman, hal serupa pernah terjadi. Misalnya, di Buton. Ada paslon melalui jalur parpol menggungat dan panwas menanganinya. Kemudian, calon perseorangannya juga di Buton pada Pilkada 2017 lalu. Demikian juga di Buteng, Muna, Muna Barat termasuk Provinsi ada sengketa.

“Melalui Bimtek ini, kami mengharapkan Panwas kabupaten/kota utamanya yang Pilkada di daerahnya bisa tertangani. Agar tidak menjadi persoalan, penanganannya harus sesuai prosedur dan dilakukan secara profesional,” katanya mengingatkan.

Sesuai agenda, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari atau mulai tanggal 1-3 Februari 2018. Acara pembekalan ini dihadiri pemateri dari Bawaslu RI, Rahmat Bagja, tenaga ahli bidang penyelesaikan sengketa Bawaslu RI, Edi Ariansyah dan Komisioner KPU RI, Ilham Saputra. Kegiatan ini dikuti Panwaslu se-Sultra dan KPU. (b/wan)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top