Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Ekonomi & Bisnis

Kerja Sama Implementasi Transaksi Nontunai, Bank Sultra Gandeng Pemkab Bombana

Dirut Bank Sultra, Khaerul Kemala Raden (kiri) bersama Bupati Bombana, H. Tafdil (berjabat tangan) usai penandatanganan kerja sama (MoU) tentang transaksi nontunai di Pemkab Bombana, kemarin. Tampak Sekab Bombana, Burhanuddin HS Noy (kanan) dan sejumlah pejabat Pemkab Bombana ikut mendampingi.

KENDARIPOS.CO.ID — Bank Sultra terus berusaha maksimal agar penerapan transaksi nontunai bisa dipahami seluruh pemerintah daerah. Bukan hanya sekadar mendukung program pemerintah pusat, tapi juga supaya pengelolaan anggaran pembangunan maksimal. Kamis (1/2), Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinakhodai Khaerul Kemala Raden itu mengunjungi Kabupaten Bombana. Tujuannya untuk menjalin kerja sama dalam hal implementasi transaksi nontunai.

Perjanjian kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk MoU ditandatangani langsung Bupati Bombana, H. Tafdil dan Dirut Bank Sultra, Khaerul Kemala Raden. “Kerja sama ini dalam rangka mendukung pemkab Bombana dalam implementasi transaksi nontunai,” ujar Khaerul Kumala Radem usai pertemuan.

Menurutnya, bukan hanya Pemkab Bombana yang digandeng untuk bekerja sama, tapi juga seluruh aderah di Sultra. Harapannya, keinginan pemerintah agar tata kelola keuangan dilakukan secara nontunai bisa terlaksana dengan baik. “Pemerintah pusat sudah instruksikan agar mulai 1 Januari sudah menerapkan sistem ini. Makanya kita dorong supaya pemda memahaminya,” jelasnya.

Bupati Bombana, H. Tafdil menjelaskan, pihaknya sebenarnya sudah menerapkan transaksi nontunai meskipun belum maksimal. Sejauh ini baru sebatas penerimaan gaji saja. Sementara untuk bonus dan perjalanan dinas belum dilakukan. “Setelah MoU ini, kita harapkan bisa mempercepat transaksi nontunai disegala aspek,” ujarnya.

Bupati Bombana dua periode ini berjanji secepatnya akan memberlakukan seluruh transaksi dengan menggunakan nontunai. Baik itu gaji, bonus, uang perjalanan dinas maupun yang lain. Dimana hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden RI, yang diteruskan melalui instruksi Kemendagri yang tujuannya untuk menghindarkan dari praktek korupsi. “Dengan adanya nontunai ini, kami sangat terbantu. Khususnya para bendahara, karena kerja mereka tinggal mengontrol saja. Tidak lagi pusing seperti dulu,” imbuhnya. (b/kmr)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top