Pariwara
HEADLINE NEWS

Jaksa Kembali Bidik Mantan Pejabat di Muna, Ketua Banggar Tunggu Giliran

KENDARIPOS.CO.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terus bekerja keras membuka fakta terselubung dari sengkarutnya kasus dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015. Setelah memeriksa delapan anggota badan anggaran (banggar) DPRD Muna selama dua hari, Rabu (31/1) dan Kamis (1/2), kini giliran sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi Pemkab Muna bakal dipanggil lagi.

Penyidik Kejari Muna telah mengagendakan untuk memeriksa kembali mantan Pj Bupati Muna Muh Zayat Kaimoeddin, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekretaris kabupaten (Sekab) Muna Nurdin Pamone dan mantan Kepala Bappeda Muna, Syahrir. Mereka dianggap tahu banyak tentang aliran dana ratusan miliar tersebut.

Kajari Muna, Badrut Tamam menegaskan, kasus DAK Muna akan terus diusut hingga tuntas. Untuk membuat kasus ini terang benderang, jaksa saat ini sudah membuat schedule pemeriksaan sejumlah saksi kunci dari pejabat eksekutif daerah. Menurutnya, TAPD merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. “Semua pejabat maupun mantan pejabat yang terkait dengan pengelolaan anggaran DAK akan kami panggil lagi,” janji Badrut Tamam usai memeriksa sejumlah anggota Banggar DPRD Muna.

Kendati demikian, dalam waktu dekat, jaksa akan menyasar dulu pimpinan badan anggaran (banggar) yang salah satunya adalah Mukmin Naini. Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Muna itu akan segera dipanggil untuk dimintai keterangannya. “Pimpinan Banggar dulu, terdiri dari ketua dan sekretaris,” jelasnya.

Sebenarnya, jaksa baru saja merampungkan pemeriksaan delapan nama anggota Banggar. Masing-masing Awal Jaya, Ali Basa, La Sanusi dan La Ode Naftahu diperiksa pada Rabu lalu. Sedangkan Fredi Rifai, La Gamuna, Abdul Rajab Biku dan La Ode Iskandar baru tuntas, Kamis (1/2).
Dalam pemeriksaan itu, jaksa mendalami apakah pembayaran proyek yang menyeberang tahun melalui pembahasan di Banggar. Sebab dalam penyidikkan, diketahui jika salah satu kejanggalan adalah pembayaran proyek justru dianggarkan menyeberang tahun dari harusnya tuntas dalam satu tahun anggaran. “Kami hanya tanya, apa banggar tahu soal itu,” kata Tamam.

Terkait itu, Fredi Rifai yang ditemui usai pemeriksaan mengaku tidak banyak tahu soal DAK Muna. Seingatnya, selama di Banggar, dirinya tidak ikut membahas pembayaran proyek. Karena pada saat itu Pemkab Muna menggunakan payung hukum peraturan bupati (Perbup). “Kalau Perda, mesti lewat Banggar,” ujarnya.

Bahkan, dirinya sebenarnya kaget ketika jaksa memberi pertanyaan menyangkut revisi peraturan bupati yang dilakukan hingga lima kali. Soal itu, lagi-lagi dirinya tidak mengetahui persis. Demikian pula dengan La Ode Iskandar. Katanya, banggar tidak membahas pembayaran proyek yang menyeberang tahun. “Dulu pembayaran pakai payung hukum Perbup yang diteken Pak Derik (Muh Zayat,red) saat itu,” katanya.

Kasus DAK Muna memang disinyalir melibatkan pejabat kelas atas. Meski saat ini jaksa sudah menetapkan lima tersangka, namun semuanya baru pimpinan SKPD dan pejabat eselon rendah. Kemungkinan ada tersangka baru, masih sangat terbuka. Apalagi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Azhari pernah menyebut kalau kasus dugaan korupsi DAK Muna tergolong kejahatan kerah putih. “Ini tergolong white cryme. Tidak mudah untuk dibuka, makanya kejaksaan butuh waktu mengungkapnya,” terangnya. Sampai saat ini, publik masih menunggu hasil kerja Kejaksaan Negeri Muna. Paling tidak, kemana aliran dana DAK Muna yang diduga dikorupsi miliaran rupiah itu mengalir. (b/ode)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top