Pariwara
Nasional

Bawaslu : Pilkada 2018 Rawan Hoaks

ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengingatkan pentingnya pengawasan penyebaran berita bohong atau hoaks lewat media sosial pada Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah. Terutama di 12 provinsi dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur. Karena 12 provinsi tersebut tergolong tinggi dalam penggunaan media sosial.

“Pilkada tahun ini akan marak dengan penggunaan media sosial yang mengandung hoaks dan konten negatif,” ujar Abhan pada penandatanganan nota kesepakatan tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pilkada, dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1).

Selain di 12 provinsi, potensi penyebaran konten berita bohong dan negatif lewat media sosial juga rawan di 38 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan bupati dan wali kota. “Sebagian besar lainnya atau 63 daerah masuk kategori sedang. Potensial rawan terjadi ketegangan di sosial media terkait dengan isu-isu pilkada,” ucapnya. Abhan berharap, dengan adanya pengawasan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan Pilkada 2018, para peserta dan masyarakat akan terlindungi. Karena pilkada sejatinya saluran bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam politik.

“Pilkada menjadi salah satu cara penguatan demokrasi. Karena itu, semua pihak berkewajiban untuk bersama-sama merawatnya dengan baik,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai, media sosial mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018, mengingat sebagian besar masyarakat kini sangat aktif menggunakan medsos dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penggunaan medsos penting dipastikan tidak disalahgunakan dengan penyebaran informasi bohong dan informasi negatif.

“KPU menyadari, penggunaan sarana ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Arief pada penandatanganan nota kesepakatan tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pilkada, antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1)

Arief menilai, penyelenggara juga dapat memanfaatkan medsos sebagai salah satu sarana menuju pilkada bersih. Caranya, senantiasa transparan memaparkan setiap kebijakan yang diambil. Langkah ini menjadi penting demi meningkatkan kepercayaan publik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih nantinya bisa maksimal. “Saya kira, kalau tingkat kepercayaan publik rendah, maka apapun yang dikerjakan orang selalu curiga dan berprasangka buruk. Tapi, ketika semua disajikan transparan dan cepat, orang percaya dan tidak akan menuding penyelenggara tidak mandiri dan berpihak,” ucapnya. Arief optimistis dengan adanya sikap transparan dari penyelenggara dan adanya pengawasan yang baik dalam penggunaan media sosial, maka penyebaran berita bohong bisa diminimalisir. Dengan demikian demokrasi dapat berjalan dengan baik. (gir/jpnn)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top