Pariwara
Muna

Warga Muna Tolak PT Sele Raya Agri Kelola HTI

LAODE ALFIN/KENDARI POS
Ratusan warga di Napabalano berunjuk rasa menolak kehadiran PT Sele Raya Agri yang akan mengelola kawasan eks hutan tanaman industri di wilayah tersebut.

KENDARIPOS.CO.ID — Seribuan petani di Kecamatan Napabalano kini terancam kehilangan ladang. Kawasan yang selama ini jadi tempat mengais rejeki akan beralih fungsi menjadi kawasan industri kayu jati. Perusahaan berbendara PT Sele Raya Agri kini mengantongi izin usaha pemanfaatan (IUP) untuk mengelola ratusan hektare lahan eks kawasan hutan tanaman industri (HTI) tersebut. Penolakan pun ramai-ramai disuarakan warga.

Perusahaan tersebut dianggap akan menyita mata pencarian warga dan mengancam pemukiman. Masuknya PT Sele Raya Agri ditengarai warga merupakan awal perbudakan bagi masyarakat. Pasalnya, selain akan kehilangan lahan bertani, perusahaan juga akan menguasai kawasan tersebut hingga 60 tahun lamanya. Praktis, masyarakat perlahan akan tersingkir dari pemukiman. “Kami menolak perusahaan menguasai lahan kami,” teriak Orator, Sardin Soleman, Senin (29/1).

Di hadapan Bupati Muna, LM Rusman Emba, warga mengaku, pihak PT Sele Raya Agri mengurus izin tanpa memerhatikan aspirasi masyarakat. Perusahaan mengurus analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dengan mengabaikan asas keterbukaan dan aspirasi masyarakat. “Dalam dokumennya, perusahaan menyebutkan sudah ada sosialisasi. Padahal itu bohong dan tidak pernah dilakukan. Itu pelanggaran,” sambung Sardin.

Selain itu, kontrak bagi hasil yang ditawarkan perusahaan yakni 85 persen dikuasai perusahaan, 12,5 persen untuk pengolah lahan dan 2,5 persen bagi masyarakat melalui BUMDes dinilai tidak realistis. Mestinya, minimal pembagian itu secara merata. Sebab jika tidak, berdasarkan kalkulasi masyarakat berarti hanya kebagian jatah Rp 18 ribu setiap hari, per hektar selama 15 tahun. Bukan saja soal itu, pemukiman masyarakat juga terancam sebab selama 60 tahun lahan itu bakal berstatus industri. “Kalau begini, bagaimana nasib kami. Kami minta Pemkab mengambil langkah tegas untuk memutuskan persoalan ini. Kami menolak masuknya perusahaan itu,” tegas warga yang diwakili Harmoko, koordinator aksi.

Anggun, General Manager PT. Sele Raya Agri mengaku jika izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang diperoleh sudah sesuai ketentuan. Ia menepis anggapan jika perusahaan hendak menguasai lahan milik warga. Sebab hanya berstatus pinjam pakai seluas 18,9 hektare. Terkait bagi hasil, Anggun menganggap itu wajar dan adil berdasarkan masa kerja. “Pada dasarnya kami menawarkan mitra, bukan merampas hak masyarakat,” argumentasinya.

Sementara itu Bupati Muna, LM Rusman Emba setuju dengan usul warga yang meminta dibentuknya tim terpadu dalam membahas masalah tersebut. “Posisi pemerintah berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya tujuan investasi itu juga baik,” singkatnya. Polemik warga dan pihak PT Sele Raya Agri akan dikaji mendalam yang ditangani tim terpadu dari unsur DPRD, Pemkab, Kepolisian, TNI dan masyarakat. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top