Pariwara
Metro Kendari

Transaksi Nontunai Cegah Korupsi, BPKAD Sultra Ajak Pemda Ikut Workhsop Pengelolaan Keuangan

Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma (kedua dari kanan) bersama Kepala Bappeda Sultra, Muh Nasir Andi Baso (kanan) serta sejumlah Kepala SKPD saat mengikuti rapat bersama DPRD Sultra beberapa waktu lalu. Foto: Dok/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat edaran bernomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai. Sejak 1 Januari tahun 2018 ini, transaksi itu sudah diterapkan. Hanya saja, belum semua bendahara pemasukan, pengeluaran dan pengelola anggaran menguasai implementasi itu.

Olehnya itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj. Isma mengimbau semua intansi terkait untuk mengikuti workshop dan pelatihan transaksi nontunai. Kendari Pos sudah menginisiasi kegiatan dimaksud. Rencananya itu akan digelar 8 Februari mendatang di Grand Clarion Hotel Kendari.

Menurutnya, sejumlah kabupaten/kota di Sultra baru menerapkan transaksi nontunai dalam bentuk pembayaran gaji. Sementara, untuk honor maupun insentif kegiatan hingga perjalanan dinas sudah dilarang menggunakan cash. “Ini memang tidak bisa dipelajari sekaligus. Di Pemrov sudah menerapkan ini sejak tahun 2017 lalu. Tapi ada kabupaten bahkan gaji pun masih manual, 2018 ini sudah tidak diperbolehkan lagi,” katanya.

Mantan Kepala BPAKD Konawe Selatan itu memastikan, semua bendahara keuangan di Sultra wajib menguasai teknik pengelolaan anggaran dengan transaksi tanpa uang cash itu. Selain mekanismenya, mereka juga harus memahami kesalahan-kesalahan fatal yang bisa berdampak pada urusan hukum dan kerugian negara.

Soal manfaat masih kata Isma, model transaksi noncash itu secara otomatis dapat memudahkan dalam menghitung aktivitas ekonomi. Termasuk juga dalam pelaporan keuangan daerah. Sebagai informasi, transaksi nontunai juga mendukung implementasi Inpres nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Tidak ada celah mau dikorupsi. Karena semuanya ada bukti transaksi yang tidak bisa dimanipulasi,” jelasnya.

Tak hanya bagian keuangan, dirinya juga menilai butuh komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan nontunai itu. “Pemda harus proaktif. Kita patut apresiasi karena Kendari Pos sudah sediakan wadahnya lewat workshop dan pelatihan,” imbuhnya. (b/ely)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top