Pariwara
Nasional

Mentan Minta Kabareskrim Berantas Mafia Beras, Ketua DPR: Indonesia Tak Butuh Impor Beras

Ilustrasi Beras

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menduga ada mafia pangan yang bermain dalam pendistribusian beras dari petani hingga ke pasar. Sebab, ada ketidakselarasan antara harga gabah dengan harga beras di pasar. “Di petani gabah turun 20 persenan, sementara di pasar hanya dua sampai tiga persen turunnya,” kata dia di Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (29/1).

Karena itu, Amran meyakini ada pihak yang menjadi makelar yang membuat harga beras di pasar tetap meningkat. “Jadi ini diduga ada middleman (makelar) sehingga ada yang tidak linier di sini,” tambahnya. Menteri asal Bone, Sulawesi Selatan itu lantas meminta Kabareskrim Polri Komjen Ari Doni Sukmanto untuk segera menindak mafia pangan. “Bahasanya Pak Kabareskrim, kalau ada yang main biar saya pukul,” sambung dia.

Sementara Ari Dono mengatakan, sudah menjadi tugasnya untuk menindak para mafia pangan. “Jadi memang harus kami tindak, sudah menjadi bagian dari Bareskrim bersama Satgas Pangan,” kata dia. Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sudah mendesak pemerintah menghentikan kebijakan impor beras.

Selain mengganggu harga padi petani, Indonesia juga tidak perlu impor beras. “Karena faktanya kita tidak butuh impor,” tegas Bamsoet saat panen raya padi di Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (29/1). Bamsoet mengatakan desakan itu sudah disampaikan lewat Komisi IV dan VI DPR. Tugas Komisi IV dan VI DPR menjaga stabilitas beras.

Jangan sampai harga padi di petani anjlok. “Tidak boleh harga psikologi petani menyentuh harga di bawah Rp 5000,” katanya. Sedangkan untuk harga beras untuk konsumsi masyarakat tidak boleh lebih dari Rp 8000. “Kalau terjaga keseimbangan harga itu maka petani makmur dan masyarakat senang,” katanya.

Lebih lanjut Bamsoet sudah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menjaga agar jangan sampai ada mafia-mafia yang melakukan penimbunan beras maupun gabah. “Karena itu sudah masuk pidana,” katanya. Bamsoet mengatakan, Satgas Pangan Polri harus tegas dengan menggencarkan razia-razia dan memeriksa pihak yang terindikasi melakukan penimbunan. “Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik maka kerja sama DPR dan pemerintah bisa tolong petani dan masyarakat,” ujar dia. (boy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top