Pariwara
Kolaka Utara

Ambulans Gratis tapi Warga Kolut Diminta Bayar

DOK/MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS
Sarana ambulans gratis yang disiapkan Pemkab Kolut bagi warga. Namun kini berembus informasi, pihak pasien masih dibebani sejumlah biaya.

KENDARIPOS.CO.ID — Sudah sepekan Bupati Kolaka Utara (Kolut), H. Nur Rahman Umar menyerahkan 16 unit ambulan berlabel gratis pada seluruh Puskesmas yang ada di otoritanya. Meski sudah diwanti-wanti agar tak mengutip biaya sepeserpun, namun diketahui ada warga di Batu Putih dimintai uang Rp 300 ribu dengan alasan biaya tindakan medis dari pihak Puskesmas. Warga lalu mempertanyakan pemanfaatan kendaraan kesehatan dengan layanan gratis namun masih ada pungutan.

Pihak Puskesmas berdalih, biaya tersebut untuk penindakan pasien yang mengalami luka robek di betis. Namun warga menyebutkan jika uang yang diminta, untuk membeli bahan bakar kendaraan saat hendak dirujuk ke rumah sakit di Lasusua. Kadis Kesehatan Kolut, Alias, yang dikonfirmasi, tetap menegaskan, tak ada pungutan sepeserpun sepanjang ambulans beroperasi di dalam kabupaten, terkecuali ke luar daerah.

Terkait laporan tersebut, pihaknya sudah mengumpulkan informasi. “Kalau demikian, pengelola ambulans itu melanggar regulasi yang ditetapkan bupati. Sementara jika menyangkut biaya penindakan di Puskesmas, itu diperbolehkan karena telah termaktub dalam Perda. Tetapi menurut regulasi biaya tersebut tidak bisa langsung dibelanjakan namun terlebih dahulu disetor ke kas daerah. Hal itu baru bisa diambil melalui DPA karena Puskesmas belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tegasnya, Senin (29/1).

Ia berargumen, masyarakat juga harus mengetahui serta membedakan pungutan antara masyarakat ke Puskesmas juga diperbolehkan dalam aturan. Jika diluar dari peserta BPJS, biayanya harus dirasionalkan. “Namun, alasan pungutan tersebut lagi-lagi apakah untuk keperluan ambulans atau pelayanan di Puskesmas. Menyangkut tindakan pihak Puskesmas yang meminta pembayaran Rp 300 ribu ke pasien, itu keliru. Sebab uang tersebut seharusnya disetor terlebih dahulu ke kas daerah. Aturannya jelas, bahwa tidak diperkenankan melakukan pembelanjaan langsung. Saya kira semua harus patuh regulasi dan kepala Puskesmas tahu itu,” tegasnya. (b/rus)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top