Pariwara
Politik

Sabri Manomang Tetap Ketua DPD Partai Hanura

Dualisme Kepengurusan : Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Hanura, Bandung Longgeng (tengah) didamping pengurus DPC Partai Hanura meluruskan kabar terkait dualisme kepengurusan Hanura Sultra akhir pekan lalu. Foto: Marwan Abidin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Kisruh kepengurusan DPP Partai Hanura turut berimbas di Sultra. Posisi M Sabri Manomang sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sultra ikut dicopot. Pasalnya, Sabri dianggap membangkang lantaran turut menghadiri musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Hanura tanggal 18 Januari 2018 lalu yang mengangkat Marsekal Madya (Purn) TNI Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Hanura, menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO).

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Hanura Sultra, Bandung Longgeng langsung bereaksi. Menurutnya, pencopotan yang dilakukan pengurus dibawah OSO terhadap M Sabri Manong dianggap tidak sah sebab DPP Partai Hanura telah memiliki pengurus baru. Apalagi hasil Munaslub tanggal 18 Januari lalu sudah memenuhi ketentuan dan AD ART partai.

Dalam AD ART, Munaslub dinyatakan sah bila diikuti 2/3 pengurus DPD dan DPC. Pada Munaslub di Jakarta lalu, dihadiri 27 DPD Hanura dari 34 provinsi dan 401 DPC dari 512 DPC kabupaten/kota se-Indonesia termasuk DPD dan DPC di Sultra.

Munaslub tersebut dianggap sah tergantikannya ketua umum DPP Hanura. Jadi, kita di Sultra mengikuti keputusan itu, hadir disitu. Pak Sabri Manomang Masih tetap Ketua DPD Hanura Sultra dan jajarannya di 17 kabupaten/kota yang sah,” tandasnya di kantor DPD Hanura Sultra akhir pekan lalu.

Saat ini lanjut Bandung, susunan kepengurusan DPP Partai Hanura yang baru tengah diproses. Katanya, prosesnya akan dipercepat. Pasalnya, partai sedang menghadapi verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Yang mana, susunan pengurus barunya akan diverifikasi faktual. Demikian halnya kepengurusan di daerah termasuk Sultra.

Mengenai klaim hadirnya 12 DPC Partai Hanura Sultra pada Munaslub tandingan tanggal 24 Januari lalu kata dia, tidak benar. Namun kemungkinan kepengurusan yang hadir itu versi mereka. Namun hingga kini, belum ada satu pun susunan kepengurusan DPD dan DPC di Sultra yang tergantikan.

Ketua DPC Kota Kendari, Muhammad Yahya meminta kader Hanura untuk tetap solid. Ia mengecam adanya oknum yang tak mematuhi arahan partai sebagaimana hasil Munaslub tanggal 18 Januari lalu. Bila ada yang mencoba bermain api, ia mengancam akan bertindak tegas. “Yang mencatut nama pengurus DPC Hanura Kota Kendari akan saya tuntut secara hukum dan kepartaian,” tegasnya.

Sekretaris DPC Butur, Nurdin Hasimu mengatakan kepengurusan DPC Hanura Butur merujuk pada hasil Munaslub yang telah mengukuhkan Marsekal Madya (Purn) TNI Daryatmo sebagai ketua umum. Apalagi proses pergantiannya telah memenuhi AD ART partai. Dengan begitu, kepengurusan DPP Partai Hanura dibawah kendali OSO secara otomatis tidak berlaku lagi. “Jadi, kami mengikuti hasil Munaslub itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Konawe, Hikmat Ilham mengatakan tetap akan berkiblat pada Munaslub pertama. Makanya, tidak ada satu pun yang berhak melakukan pergantian pengurus di Konawe. Ia memastikan semua masiht terintegrasikan dalam kepengurusannya, termasuk verifikasi parpol yang tengah berlangsung. Apalagi data-data pengurusnya ada padanya. (b/wan)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top