Pariwara
Politik

Pilkada Sultra Masih Kondusif, Mendagri Ingatkan Kandidat Jauhi Isu Sara

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Sultra menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Hal itu disebabkan, Sultra merupakan satu diantara 13 daerah yang masuk kategori rawan. “Pemerintah telah menyusun prediksi daerah rawan konflik. Hasilnya, ketiga belas daerah tersebut akan menjadi perhatian,” kata Tjahjo Kumolo, minggu (28/1).

Menurut Tjahjo, sejauh ini memang masih kondusif. Hanya saja tetap perlu waspada, sebab berdasarkan pemetaan daerah rawan konflik, di Pilkada Sultra, potensi kerawanan yang harus diwaspadai adalah politik identitas dan penggunaan isu Suku, Agama dan Ras (SARA). Menurutnya, Sultra juga punya sejarah konflik pada pilkada sebelumnya. “Termasuk potensi politisasi birokrasi harus diwaspadai,” ujarnya.

Selain itu, integritas dan profesionalitas penyelenggara harus jadi perhatian. Namun memang, kata dia, yang harus dicermati dan diwaspadai dengan serius dalam pilkada 2018 adalah politik dengan memakai isu SARA. Ia prediksi cara ini akan digunakan dalam pilkada serentak. “Makanya kita minta para kontestan menghindari menggunakan isu SARA. Sangat rawan memecah belah bangsa,” jelasnya.

Dia juga mencontohkan di pilkada Jawa Timur misalnya, hal yang bisa memicu potensi kerawanan adalah dinamika kontestasi dalam pemilihan gubernur. Di Jawa Timur, terjadi head to head pasangan calon. Potensi kerawanan lainnya bisa dipicu oleh politik identitas dan kualitas daftar pemilih tetap (DPT). “Semua itu sudah kami bicarakan dengan pimpinan TNI dan Polri,” katanya.

Sekadar diketahui, 13 daerah yang masih rawan konflik pilkada adalah Sultra, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Riau, Lampung, Bali serta Jawa Timur.

Pakar Komunikasi Politik Sultra, Muh Najib Husain menilai, semua daerah pilkada sebenarnya rawan konflik. Sebab, semua kandidat ingin menang dan mereka memanfaatkan semua potensi untuk merebut suara terbanyak. “Makanya, butuh partisipasi semua pihak, baik penyelenggara, lembaga pengawas hingga masyarakat untuk mengawal pilkada. Ini penting supaya proses demokrasi ini berkualitas dan pemimpin yang dihasilkan juga sesuai keinginan masyarakat,” imbuhnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top