Pariwara
Politik

Pemantau Pemilu Tidak Boleh Mengganggu Tahapan

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan pemantau dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu diatur dalam Undang-Undang (UU). Meski diberi ruang, kewenangan yang diberikan tetap terbatas. Sebagai lembaga yang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka akan membantu penyelenggara memantau pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Sayangnya, kerap ada lembaga pemantau yang bertugas melebihi kewenangannya. Pasalnya, mereka ikut merocoki tahapan.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan pemantau diberi kewenangan dan tugas memantau pelaksanaan Pilgub Sultra. Hanya saja, mereka harus patuh pada rambu-rambu dan aturan yang berlaku. Perekrutan pemantau Pilgub Sultra tertuang dalam keputusan KPU Sultra nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 dan PKPU Nomor 1 tahun 2017.

“Tugas pokok pemantau yakni memantau menyampaikan laporan dan hasil pungut hitung. Jadi tidak boleh mengganggu tahapan Pilgub,” tandas mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra ini saat ditemui minggu (28/1).

Pada Pilgub Sultra sambung Dayat sapaan akrab Hidayatullah, KPU telah membuka pendaftaran pemantau sejak tanggal 12 Oktober 2017 lalu. Namun lembaga yang baru mengajukan berkas hanya dua yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati HAK Asasi Manusia (LEPHAM) Indonesia. Kedua calon pemantau ini telah menyetorkan berkas permohonannya. Hanya saja, berkas yang diajukan LEPHAM belum lengkap.

“Bagi lembaga yang berkasnya belum lengkap bisa melakukan perbaikan. Sesuai tahapan, pendaftaran tim pemantau sampai tanggal 11 Juni 2018. Sesuai PKPU 8 Tahun 2017 tentang pemilih dan partisipasi masyarkat maka KPU Sultra akan memberikan akreditasi sebagai sahnya pemantau tersebut sebagai pemantau,” jelasnya.

Untuk menjadi pemantau sambungnya, calon lembaga pemantau harus memberikan data lengkap seputar perhimpunanya. Mulai dari profil organisasi, AD ART, akte, sumber dana, daftar nama anggota pemantau hingga alamat kantor pemantau. Selain itu, harus ada surat pernyataan bukan bagian dari timses mengingat pemantu harus independen dan netral.

“Khusus lembaga pemantau di Konawe, Kolaka dan Baubau kata dia, menjadi domain KPU kabupaten/kota masing-masing. Mengingat waktu pendaftaran tersisa beberapa bulan lagi, maka lembaga yang ingin mendaftar dipersilahkan mendaftar di KPU penyelenggara Pilkada serentak tahun 2018,” pungkasnya. (b/wan)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top