Pariwara
Politik

Panwaslu Konawe Ingatkan Penyelenggara Soal Verifikasi Faktual Dukungan Calon Independen

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Tahap verifikasi faktual calon perseorangan tahap II akan dimulai besok (30/1). Itu artinya, berkas dukungan pasangan calon (Paslon) Muliati Saiman-Ir Mansyur sebanyak 7 ribuan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bakal diverifikasi ulang. Selama beberapa hari ke depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe melalui panitia pemungutan suara (PPS) akan melakukan validasi dan pengecekan di lapangan.

Ketua panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Konawe, Sabda mengingatkan agar penyelenggara lebih teliti dalam melakukan verfikasi faktual dukungan calon independen berakronim Musim ini. Menurutnya, verifikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPUD dalam mengkoordinir PPS. Pasalnya, sebanyak 2.446 dukungan harus terverifikasi agar pasangan Muliati-Mansur memenuhi syarat dukungan.

“Kami juga telah menginstruksikan perangkat pengawasan baik panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) desa/kelurahan untuk melakukan mengawasi tahap validasi data dukungan ini,” terangnya.

Pada verifikasi faktual tahap pertama kata Sabda, pihkanya menemukan banyak dukungan yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk itulah, Panwas meminta penyelenggara lebih teliti memverifikasi data tersebut. Hal ini tak lain untuk mengantisipasi adanya polemik di tahapan berikutnya.

“Proses verifikasi dukungan calon perseorangan adalah dengan cara sensus dari rumah ke rumah. Makanya, PPS harus masuk dari rumah ke rumah melakukan pencocokan data KTP dan tanda tangan yang dibubuhi di formulir B5 KWK,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Konawe, Indra Eka Putra menambahkan proses verifikasi harus merujuk pada aturan. Bila ada ketidaksesuaian tanda tangan warga yang ada di KTP dengan yang ada formulir B5 KWK, maka harus diklarifikasi. Petugas harus memastikan persoalan itu benar-benar clear.

“Jangan sampai ada warga yang melakukan penuntutan karena merasa dirugikan. Hal itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran pidana Pemilu. Kalau ada laporan demikian, kami pastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut,” tandasnya.(b/hel)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top