Pariwara
Politik

KPUD Koltim Tunda Verifikasi Ulang

Adly Yusuf Saepi

KENDARIPOS.CO.ID — Sesuai agenda, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kolaka Timur (Koltim) akan melakukan verifikasi faktual terhadap enam partai politik (Parpol) hari ini. Namun berhubung adanya surat edaran KPU RI nomor 62 tahun 2018, KPUD Koltim terpaksa menunda jadwal turun ke lapangan.

Komisioner KPUD Koltim, Adly Yusuf Saepi mengatakan proses verifikasi ulang pasca penyerahan hasil perbaikan oleh Parpol yang rencananya akan dilaksanakan selama 14 hari harus ditangguhkan sementara. Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan kapan dimulai. Pasalnya, surat tertanggal 21 Januari lalu hanya meminta agar verifikasi faktual parpol dihentikan sementara sambil menunggu putusan selanjutnya.

“Jadi kami belum bisa pastikan. Yang pastinya, kalau sudah ada perintah kami akan segera turun ke lapangan melakukan validasi data,” jelas Koordinator Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Koltim ini saat ditemui akhir pekan lalu.

Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta ini berharap Parpol untuk bersabar. Selama masa penundaan ini, ia meminta Parpol lebih fokus menyiapkan kelengkapan berkasnya. Dengan begitu, poin-poin yang disyaratkan bisa terpenuhi baik bukti fisik dan administrasi sehingga bisa segera diinput dalam sistem informasi partai politik (Sipol) KPU RI.

“Bagi pengurus Parpol yang belum tuntas verifikasi faktualnya mohon siapkan saja dokumennya. Kapan ada perintah dari pusat, saya bersama komisioner lain akan bersama-sama turun untuk memfaktualkan kepengurusan yg telah diperbaiki dengan mencocokan hasil print out dari sipol KPU dengan data fisik yg telah diperbaiki oleh Parpol,” jelasnya.

Pada verifikasi ini sambungnya, KPU kembali akan memvalidasi kesesuaian keanggotaan dan kepengurusan Parpol seperti kartu tanda anggota (KTA), kartu tanda penduduk (KTP), keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dan domisili kantor yang tahap lalu masih menyisahkan masalah.

“Saat ini, kami masih menunggu perubahan PKPU terkait revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 dan 11 tahun 2017 dan PKPU 11/2017 untuk mengubah mekanisme seleksi calon partai politik peserta Pemilu 2019,” pungkasnya. (b/kus)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top