Pariwara
HEADLINE NEWS

Hampir 2 Tahun Bergulir, Kejari Masih Butuh Waktu Tuntaskan Kasus DAK Muna

KENDARIPOS.CO.ID — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terus bekerja keras mencari pelaku utama dalam kasus dugaan mega korupsi dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015. Empat orang sudah ditetapkan tersangka dan saat ini terus melakukan penyelidikan. Pihak-pihak yang dianggap punya keterkaitan semua diperiksa.

Kajari Muna, Badrut Tamam mengungkapkan, pihaknya masih butuh waktu untuk menuntaskan kasus DAK Muna. Menurutnya kasus ini butuh perhatian serius dan kehati-hatian dalam penanganannya. Makanya, dirinya minta publik bersabar. “Beri kami waktu untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Badrut Tamam, Jumat (26/1).

Dia menambahkan, soal lima tersangka yang mengajukan praperadilan tapi ditolak pengadilan, belum diputuskan apakah langsung ditahan atau dibiarkan saja dulu. “Kita tuntaskan dulu penyidikan. Lagi pula mereka masih kooperatif,” jelasnya. Putusan hakim dengan menolak praperadilan para tersangka, menurutnya sudah tepat. Hal itu menunjukkan kinerja penyidiknya sudah profesional. “Artinya penetapan tersangka sudah sah secara hukum. Kami akan laporkan hasilnya ke Kajati Sultra,” ungkapnya.

Sebelumnya, tepatnya Rabu (23/1), digelar sidang dengan agenda putusan tentang hasil praperadilan. Hakim Tunggal Aldo Adrian Hutapea memutuskan menolak seluruh gugatan pemohon. Hakim menyatakan jika penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Muna kepada pemohon dinyatakan sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Memutuskan, menolak seluruhnya gugatan pemohon atau menyatakan penetapan tersangka oleh jaksa sah demi hukum,” jelas Aldo Adrian.

Dengan demikian, keyakinan pemohon sebagaimana yang disampaikan melalui kuasa hukumnya yakni, proses penetapan tersangka disebut cacat prosedur terbantahkan. Keempat tersangka mencatat, jaksa dalam mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikkan (SPDP) diketahui tidak memberitahukan kepada para tersangka, sehingga itu dianggap menyalahi aturan.

Demikian pula dengan sangkaan keempat tersangka yang karena jabatannya menimbulkan kerugian negara, tidak bisa dibenarkan. Sebab, dalam proses penyidikkan, belum ditemukan kerugian negara secara real. Tersangka menilai, jaksa berdasar pada asumsi, bukan fakta terhadap perhitungan kerugian negara. Dimana seharusnya, angka kerugian negara hanya boleh dihitung lembaga negara yang berwenang, yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hanya saja, seluruh dalil yang disampaikan pemohon (tersangka) melalui kuasa hukumnya seluruhnya dinyatakan ditolak. Hakim, menilai, kerugian negara merupakkan materi pokok perkara yang tidak dapat diputuskan dalam sidang praperadilan. Oleh karena penyidikkan masih sementara berjalan, tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu kerugian negara dapat dibuktikan oleh lembaga berwenang. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyebutkan kerugian negara adalah pokok perkara.

Terhadap SPDP yang dikeluarkan jaksa, hakim menilai hal itu sesuai dengan ketentuan. Pertimbangan yang digunakan adalah pada saat jaksa mengeluarkan SPDP, memang belum menyebut nama tersangka, melainkan penyidik baru akan mencari fakta dan bukti. Jika dalam kasus DAK Muna 2015 menimbulkan kerugian negara dan patut di duga ada perilaku korupsi. Hal itu merujuk pada pasal 44 ayat 3 UU nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai badan yang memiliki supervisi. “SPDP tidak wajib disampaikan kepada pemohon. Sebab memang jaksa pada saat mengeluarkan SPDP belum menetapkan tersangka melainkan baru mencari bukti permulaan,” terang hakim lagi.

Atas putusan itu, Mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muna (RN), Kepala Bidang Anggaran DPKAD (TS), PPK Bina Marga PU Muna (SND), Kabid Perbendaharaan (HS) dan pemegang kas daerah (IG), kini tetap berstatus tersangka. Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Dahlan Moga mengaku kecewa dengan putusan hakim. Menurutnya, praperadilan tidak memberikan ruang keadilan bagi kliennya. Ia berkeyakinan, penetapan tersangka pada para kliennya harus didukung dengan bukti kerugian negara yang ditimbulkan. Apalagi, yurispudensinya jelas, pada kasus serupa yang terjadi di pengadilan negeri (PN) Denpasar Bali yang mana memenangkan pemohon karena terbukti tidak menimbulkan kerugian negara. “Biarlah publik menilai,” imbuhnya. Sebagai catatan, penyelidikan kasus DAK Muna hampir dua tahun diusut. Beberapa pihak yang juga dibidik adalah kontraktor. (b/Ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top