Pariwara
Metro Kendari

Anggaran Tersisa Bukan “Aib”, DJPb Tekankan Efisiensi Anggaran

Ririn Kadariyah

KENDARIPOS.CO.ID — Setiap akhir tahun, kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) acapkali ditinggal pergi pimpinannya keluar daerah. Itu menjadi hal jamak yang terjadi di hampir semua daerah atau Pemda di daerah ini. Alasannya pun mirip-mirip, konsultasi ke kementerian atau menerima undangan kegiatan. Padahal konsultasi dan undangan itu belum tentu berkorelasi langsung dengan kemaslahatan masyarakat.

Nah, anggaran yang tersisa dipenghujung tahun dihabiskan untuk membiayai perjalanan keluar daerah. Asumsinya, dinilai serapan anggarannya baik karena semua program berjalan. Sebaliknya, jika anggaran dinas tidak dihabiskan dianggap “aib” karena serapannya dinilai rendah.

Bagi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Ririn Kadariyah tak menampik hal itu. Akhir tahun kata dia Pemda terlihat sibuk memaksimalkan serapan anggaran dengan cara “menghabiskannya” dengan kegiatan yang sebenarnya tak perlu atau tak sebanding dengan cost yang dikeluarkan dengan manfaat yang diterimanya. “Untuk Pemda sebenarnya bukan kewenangan kami untuk menegur. Kami hanya sebatas mengimbau saja. Ada gubernur bupati dan wali kota yang berwewenang untuk itu,” ujarnya beberapa hari lalu di ruang kerjanya.

DJPb menyayangkan jika ada anggaran yang seharusnya bisa disaving malah dihabiskan karena keinginan untuk menyerap 100 persen itu. Padahal bukan aib kalau anggaran itu tersisa. Sebab masih bisa dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan ditahun berikutnya. “Yang paling penting dilihat itu outputnya, bukan serapannya,” tukasnya.

Hal ini kata dia sudah sering disampaikan kepada Pemda dalam setiap rapat triwulan pengendalian pembangunan. Hanya saja untuk implementasinya memang belum tampak signifikan. “Sebenarnya kita bagusnya berhemat, uang itu susah dicari loh. Kalau daerah hanya berpikir menghabiskan ya susah. Sementara kita di Kementerian berpikir keras bagaimana bisa keuangan bisa ada, apalagi pajak tidak dibayar,” jelasnya. Meski begitu, ada 2 hal yang bisa dikendalikan Dirjen Perbendaharaan Negera, yakni DAK fisik dan Dana Desa. Karena pencairaanya melalui KPPN. Dua item keuangan itu hanya akan cair jika outputnya sudah jelas. “Misalnya mau cairkan dana triwulan II, maka laporan triwulan 1 sudah harus ada dan jelas mencapai target kegiatannnya, kalau tidak maka tidak ada pencairan,” tegasnya. (ely/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top