Pariwara
Metro Kendari

Aparat Hukum Pantau Anggaran OPD

SOSIALISASI : Plt.Gubernur Sultra, Saleh Lasata memimpin sosialisasi MoU tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di ruang kantor Gubernur Sultra, Senin (22/1). Saleh Lasata mengakui banyak pihak tak paham tata cara mengelola anggaran sehingga terjadi kesalahan administrasi yang fatal dan terindikasi korupsi. Foto: Elyn Ipo/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Penyelanggaraan pemerintahan di daerah dipantau pemerintah pusat. Kemendagri, Kejagung dan Mabes Polri sudah meneken memorandum of understanding (MoU) tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Nah, Pemprov Sultra pun menggelar sosialisasi konten MoU tersebut kepada seluruh intansi terkait di daerah. Sosialisasi dipimpin Plt.Gubernur Sultra, Saleh Lasata di ruang pola kantor Gubernur Sultra, Senin (22/1) pagi.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Sultra, Rony Yakob mengungkapkan sosialisasi MoU itu bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara koordinasi APIP dan APH terkait penanganan pelaporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelengaraan Pemda. “Harapan kita APIP dapat diberitahu bila ada pejabat yang diindikasikan korupsi. APIP bersama TPAD akan turun mendampingi pejabat daerah sehingga kesalahan dapat diminimalisir,” jelas mantan Pj.Bupati Muna Barat itu.

Plt. Gubernur Sultra, Saleh Lasata yang memimpin sosialisasi itu mengungkapkan selama ini selalu ada keluhan daya serap anggaran yang rendah. Banyak pihak tak paham tata cara mengelola anggaran sehingga terjadi kesalahan administrasi yang fatal dan terindikasi korupsi. Makanya Presiden RI, Joko Widodo mengintruksikan adanya kerja sama 3 lembaga tersebut untuk mengawasi pemerintah daerah.

Saleh Lasata mengaku sudah melayangkan surat untuk seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tindak lanjut nota kesepahaman itu. Bila ada temuan tak wajar yang berpotensi merugikan negara, maka dianggap sudah masuk ranah hukum. “Umpamanya ada dana yang harusnya berjumlah sekian, namun ada indikasi diselewengkan beberapa puluh juta, segera dikembalikan ke kas negara. Kalau tidak ya diambil tindakan,” ujar Saleh Lasata, senin (22/1).

Meski sudah dikembalikan ke kas negara itu lanjut mantan bupati Muna itu, pegawai yang terlibat tetap mendapat sanksi. Misalnya, penundaan kenaikan pangkat hingga nonjob. Saleh Lasata berharap setelah adanya peraturan yang semakin ketat ini maka semua bisa bekerja lebih profesional, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun pengelola anggaran. “PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) itu tidak akan takut selama uang itu dikelola sesuai dengan peruntukannya,” tukas Saleh Lasata. (ely/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top