Pariwara
Politik

Panwaslu Desak Bupati Terbitkan SE Netralitas ASN

Abdul Makmur

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tinggal menyisahkan waktu beberapa bulan lagi. Olehnya itu, Panwaslu Konawe Utara (Konut) berinisiatif meminta pada bupati Konut mengeluarkan surat himbauan pada aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pilgub Sultra nanti ketika masuk pada tahapan massa kampanye. Permintaan Panwas pada bupati Konut tertuang dalam surat bernomor 08/BAWASLU-PROV SG-12/PM.00.0.14/2018 perihal himbauan penerbitan surat edaran tentang netralitas ASN.

“Dalam mengoptimalkan pengawasan Pilgub Sultra 2018, Panwas Konut mengharapkan agar kiranya bapak bupati dapat menerbitkan surat edaran yang ditujukan pada seluruh ASN yang berada dalam lingkup Pemda Konut agar bersikap netral dan tidak berpolitik praktis baik langsung maupun tidak langsung,” kata Ketua Panwas Konut, Abdul Makmur pekan lalu.

Tak hanya ASN yang diberikan warning untuk tidak berpolitik praktis lanjutnya, namun kepala desa (Kades) dan aparatnya juga diminta untuk tidak melakukan keputusan politik untuk memenangkan pasangan calon. “Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan dijelaskan tidak boleh membuat keputusan politik yang menguntungkan salah satu pihak,” ujarnya.

Begitupun juga pada UU nomor 4 tahun 2014, juga dijelaskan kepala desa tidak boleh berpihak pada kandidat calon. Sehingga bilamana terdapat kepala desa yang menunjukan keberpihakan pada calon. Maka Panwas akan melakukan penelusuran hingga menindaklanjuti laporan itu.

“Tetapi dalam syarat penanganannya tentunya persyaratannya harus terpenuhi. Diantaranya saksi dan bukti harus ada, kalau hanya berdasarkan cerita bahwa si A dan si B terlibat tanpa ada saksi dan bukti maka itu juga sulit untuk memprosesnya. Makanya saya himbau kalau ada masyarakat yang melihat kepala desa maupun ASN terlibat politik praktis agar dapat menyampaikan pada Panwas,”pintanya.

Sanksi bagi ASN yang terlibat politik praktis katanya, akan direkomendasikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini bupati. Sedangkan kepala desa melakukan keputusan politik yang telah masuk pada tahapan kampanye maka sanksi pidana akan menanti. (b/min)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top