Pariwara
HEADLINE NEWS

Lima Pejabat Mantan Napi di Wakatobi Dinonjob

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah melewati proses panjang, lima pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi yang berstatus mantan narapidana (Napi), dicopot dari posisinya. Desakan dari sejumlah pihak hingga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra sejak Maret 2017 lalu akhirnya berprosesn dan baru diputuskan pada Januari 2018 ini. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wakatobi, La Ode Hadjifu. Ia dicopot dari jabatannya namun masih berstatus PNS. La Ode Hadjifu juga dilantik pada Januari tahun 2017 meski merupakan mantan Napi dan telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, 2007 lalu.

Sejak menjadi kepala daerah, Bupati Wakatobi, H. Arhawi diminta sejumlah pihak mencopot jabatan yang bersangkutan. Saat ditemui pada sebuah kegiatan, H. Arhawi enggan memberi jawaban. “Kalau soal itu, nanti tanya Pak Sekab. Nanti dia yang jelasnya semuanya,” ungkapnya, minggu (21/1). Sebelumnya, Sekab Wakatobi, Muhammad Ilyas Abibu telah lebih dulu mengungkapkan persoalan ini. Ia menjelaskan, pencopotan jabatan mantan Napi memang sudah diproses selama ini. Dan, Bupati Wakatobi telah menindaklanjuti hal tersebut.

“Rekomendasi ORI sebenarnya hanya satu pejabat saja yang harus dipecat secara tidak hormat karena dinilai telah melanggar aturan ASN. Namun, bukan hanya La Ode Hadjifu saja seorang diri, melainkan empat pejabat yang berstatus sama akan diproses,” jelasnya. Ia menyebut keempat nama tersebut adalah Sekretaris Dinas Sosial, Harbia Adi, Staf Ahli Bupati, Asis, Staf Bagian Pembangunanan Sekretariat Kabupaten, Arta, dan seorang staf di Inspektorat Wakatobi.

“Kalau ORI kan hanya satu saja. Sebenarnya Pak Bupati sangat konsen dengan masalah ini. Beliau tidak main-main. Tidak mungkin melakukan tindakan pelanggaran undang-undang. Tapi perlu diingat, sebagai pejabat publik beliau harus berhati-hati mengingat ada aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan,” tegas Ilyas.

Sementara itu, Asisten III Setkab Wakatobi, La Ode Saharumu, kini dipercaya mengisi posisi Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Wakatobi pasca pencopotan La Ode Hadjifu. “Iya betul bahwa ada pelimpahan pelaksana pada saya sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Wakatobi saat ini,” bebernya.

Informasi yang berkembang, empat pejabat lainnya mengusulkan pensiun dini sebelum ada pemberhentian. “Kalau permohonan mereka itu untuk mendapatkan keringanan. Kan pemberhentian jabatan itu ada dua yakni secara terhormat dan tidak terhormat,” tuturnya.
Sementara untuk proses pemberhentian secara tak terhormat, Pemkab Wakatobi masih menunggu surat keputusan pengadilan sebagai salah satu prosedurnya. Saat ini masih dalam tahapan pengumpulan data administrasi. (b/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top