Pariwara
Metro Kendari

Ingat ! PNS Dilarang Swafoto dengan Balon Kada

Nur Endang Abbas

KENDARIPOS.CO.ID — Pemungutan suara masih sekira 6 bulan lagi, euforia Pilkada serentak semakin terasa di berbagai kelompok masyarakat. Bukan hanya dikalangan politisi dan masyarakat umum, hiruk pikuk pilkada juga jadi bahasan hangat para pegawai negeri sipil (PNS) yang notbene dipagari aturan ketat untuk menjaga netralitas.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengeluarkan regulasi baru berbentuk surat edaran untuk PNS. Untuk memastikan netralitas diajang Pilkada itu, mereka dilarang berfoto atau swafoto (selfie) dengan bakal calon kepala daerah, dilarang menghadiri deklarasi, atau memasang baliho dukungan terhadap calon tertentu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas mengaku sudah menerima surat edaran itu dan meneruskannya ke seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk disampaikan ke anak buahnya masing-masing. “Kita juga sampaikan diapel pegawai. Saat ini aturannya semakin ketat,” ujar Nur Endang Abbas, kepada Kendari Pos. Bagi mereka yang menduduki jabatan tertentu dan terbukti tidak netral maka diancam sanksi dibebastugaskan dari jabatannya. “Jabatannya dicopot, apakah itu sebagai kepala dinas atau jabatan lain, karena memang tidak boleh (terlibat politik praktis),” ungkap Nur Endang Abbas.

Hal senada disampaikan Sekretaris Provinsi Sultra, Lukman Abunawas. Kata dia, bukan hanya orangnya yang dilarang menghadiri kampanye atau orasi politik calon kepala daerah, mobil dinas pun tidak boleh ada di lokasi kegiatan politik meski itu dikendarai orang lain. “Tidak boleh. Ada aturan komisi aparatur sipil negara (KASN), Menpan-RB. Semuanya menegaskan PNS tidak boleh berpolitik, mereka harus netral dan fokus pada pekerjaan masing-masing,” jelas Lukman Abunawas.

Soal apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi hal itu, mantan Bupati Konawe itu mengaku tak terlalu penting untuk membentuknya. Sebab, sudah ada Bawaslu yang akan mengawasi seluruh PNS dalam kaitannya dengan aktivitas politik. “Itu sudah kerja Bawaslu, kita serahkan semua pada mereka. Kalau ada PNS yang ditemukan silahkan ditindak,” tegas Lukman Abunawas yang juga bakal calon Wakil Gubernur Sultra itu. (ely/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top