Pariwara
Hukum & Kriminal

Marak Penambang Pasir Ilegal

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Larangan menambang pasir di Wakatobi sudah digaungkan. Faktanya, masih marak terjadi penambangan liar. Aktivitas ilegal itu dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Bahkan, Balai Taman Nasional (BTN) Wakatobi dan sejumlah pihak kerap memberikan teguran hingga pembinaan namun tetap saja masyarakat menambang secara ilegal.

Sepanjang tahun 2017, BTN Wakatobi bekerjasama dengan Meantu’u Liya atau tokoh adat menyusuri satu demi satu rumah warga yang diduga menambang pasir di sekitar pulau Wangi-Wangi. Oknum masyarakat yang kepergok sedang mengambil pasir harus berurusan dengan tokoh masyarakat dan diberi sanksi sosial hingga teguran bahkan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi kesalahannya.

Sayangnya, kegiatan ini masih saja ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Penambangan pasir bahkan menjadi salah satu mata pencarian warga. Sementara alasan lainnya untuk kebutuhan membangun rumah. “Tahun lalu masyarakat yang kedapatan mengambil pasir kita lakukan pembinaan,” ungkap Kepala Seksi Pengelolaan I BTN Wakatobi, Lukman Hidayat, Jumat (19/1).

Awal tahun 2018 ini, tepatnya 2 Januari lalu, selain BTN Wakatobi, Bupati Wakatobi, H Arhawi hingga Polres Wakatobi melakukan pembinaan kepada 25 penambang pasir di Desa Waha dan Desa Matahora, pulau Wangi-Wangi. “Kita lakukan pembinaan kepada 25 penambang pasir di dua desa berbeda,” terang Lukman.

Lukman menyayangkan aksi masyarakat sekitar yang masih melakukan penambangan pasir. Padahal kata dia jika ini terus dilakukan maka akan merusak ekosistem pesisir. Mengingat pesisir merupakan pembatas antara laut dan darat. “Kalau pasir habis banyak yang terancam. Seperti mangrove, terumbu karang, lamun dan lainnya,” tambahnya.

Selain itu, pada hakekatnya oknum penambang pasir bisa dikenakan hukuman berat. Karena telah melanggar pasal 33 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, juncto 5 huruf i UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Dengan sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak sekira Rp 10 miliar,” pungkas Lukman Hidayat. (thy/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top