Pariwara
Nasional

Idrus Marham Jadi Mensos, Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

Idrus Marham dan Airlangga Hartarto yang kini menjadi menteri kabinet Jokowi- JK

KENDARIPOS.CO.ID — Pergantian posisi menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo Kamis (17/1) tidak sampai menyentuh menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Presiden hanya mengganti posisi Mensos Khofifah Indar Parawansa yang mundur untuk pencalonan gubernur di Jatim. Sementara, Airlangga yang merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar tetap aman. Sebagai pengganti Khofifah, Presiden Joko Widodo menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. ’’Ya karena cocok aja, cocok di situ (Kemensos) Pak Idrus,’’ ujar Presiden setelah pelantikan. Pergantian dilakukan karena jabatan Mensos memerlukan perhatian ekstra.

Selain Idrus, Presiden juga melantik tiga pejabat lainnya. Masing-masing Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki. Teten dibuatkan jabatan baru, yakni kordinator staf khusus presiden. Kemudian, Agum Gumelar masuk menjadi anggota Wantimpres di posisi yang ditinggalkan Alm KH Hasyim Muzadi. Terakhir, Wakil KSAU Marsekal Madya Yuyu Sutisna dipromosikan sebagai KSAU dan langsung naik pangkat menjadi Marsekal.

Rabu (17/1), Idrus hadir mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Tidak lupa, kacamata berwarna gelap melengkapi penampilannya kemarin. Sementara, sang istri, Ridho Ekasari, tampil anggun mengenakan setelan kebaya putih dipadu bawahan songket motif jumputan berwarna merah marun kombinasi benang keemasan. Jokowi menuturkan, Kemensos harus memiliki orang yang bisa langsung meng-handle secara total seluruh pekerjaan yang ada. ’’Karena pekerjaan kita banyak sekali di Kemensos ini, baik berupa rastra (beras sejahtera), urusan PKH (Program Keluarga Harapan), dan urusan sosial lainnya,’’ tutur Jokowi. Karena itu, dia mengganti Khofifah lebih cepat, tidak menunggu 12 Februari saat penetapan calon kepala daerah.

Jokowi menjelaskan, dalam hal PKH misalnya, awal tahun ini Kemensos menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari 6 juta ke 10 juta keluarga. Kemudian, perubahan sistem penyaluran bantuan beras sejahtera pada bantuan pangan non tunai. Harus ada pengambil keputusan yang selalu standby kapanpun dan mengerti lapangan. Hal senada disampaikan Khofifah. Dia mengaku sudah menelepon Idrus beberapa jam sebelum pelantikan. ’’Saya menyampaikan, yang harus segera kita siapkan dnegan baik adalah memastikan tanggal 25 setiap bulan rastra diterima oleh seluruh KPM,’’ ujarnya. Baik berupa rastra maupun bantuan pangan.

Di sisi lain, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi tak urung mendapat kritikan. Beberapa menteri bidang ekonomi yang dinilai kurang menunjukkan kinerja yang baik justru dipertahankan. Misalnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, capaian menteri-menteri tersebut kurang maksimal. Misalnya Rini Soemarno yang melakukan holding BUMN keuangan namun dinilai kurang strategis. “Holding-nya yang memimpin malah Danareksa. Kenapa tidak bank-bank BUMN saja yang jelas-jelas market share-nya sudah besar. Jadi holding ini tidak akan maksimal,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi beralasan periode pemerintahannya sudah hampir selesai. ’’Kita tahu ya, Pak Airlangga ini kan jadi menteri tinggal satu tahun saja, praktis ini kan kalo ditaruh orang baru ini belajar paling tidak enam bulan,’’ ujar Jokowi. Bila menteri baru lambat belajar, adaptasinya malah lebih lama. Lagipula, Airlangga dinilai memahami konsep makro industri. Saat ini, dia juga menyiapkan strategi hilirisasi industri. Karena itu, dengan waktu yang tersisa, sudah tidak mungkin lagi untuk belajar. ’’Ini kementerian yang tidak mudah,’’ lanjutnya. itu sekaligus menepis anggapan miring soal komitmen rangkap jabatan.

Disinggung mengenai keistimewaan Golkar sehingga mendapat dua kursi, Wapres Jusuf Kalla yang mendampingi Presiden hanya tersenyum. ’’Dua kursi betul, tapi dibanding dengan kursi di parlemen jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain,’’ ujarnya. Tidak digantinya Airlangga dari jabatan menteri perindustrian mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Lukman Edy, anggota DPR dari Fraksi PKB mengatakan, pada awal pembentukan kabinet ada komitmen atau kesepakatan bahwa ketua umum partai tidak boleh rangkap jabatan sebagai menteri. “Memang tidak ada kewajiban atau keharusan, tapi di awal kabinet kan seperti itu,” terang dia saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan kemarin (17/1).

Jika sekarang ketua umum partai boleh menjadi menteri, maka ada perubahan visi dan komitmen presiden. Tentu akan banyak pihak yang mempertanyakan komitmen orang nomor satu di pemerintahan itu. Namun, kalau kembali ke Undang-Undang Kementerian Negeri, tidak ada larangan rangkap jabatan. Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, komitmen Presiden Jokowi sedang diuji. Apakah mantan gubernur DKI Jakarta itu konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Sebelumnya, pejabat asal Solo itu dengan jelas melarang rangkap jabatan ketua umum partai menjadi menteri. “Itu kan komitmen presiden sendiri,” ucap dia.

Jika sekarang Jokowi membolehkan ketua umum partai menjadi menteri, maka dia tidak konsisten dengan apa yang digembor-gemborkan selama ini. Dampaknya, lanjut dia, akan muncul kecemburan dari partai politik (Parpol) lain. Timbul pertanyaan, kenapa ketua umum partai lainnya tidak boleh rangkap jabatan, sedangkan ketua umum Partai Golkar boleh rangkap jabatan. Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu mengatakan, alasan yang disampaikan Jokowi terkait rangkap jabatan Airlangga tidak argumentatif dan tidak prinsip. Alasan yang disampaikan Jokowi hanya soal teknis agar program Airlangga berkelanjutan. Padahal, jika presiden menunjuk menteri baru dengan sosok yang tepat, dalam sebulan dia sudah bisa mengerti tugas menteri.

Dalam reshuffle kabinet, tutur dia, selalu ada resiko yang harus diambil. Yaitu, risiko prinsip dan teknis. Ternyata, Jokowi mengambil risiko prinsip dan mengedepankan teknis. Sebab, pergantian menteri merupakan soal teknis. Sedang aturan tidak rangkap jabatan merupakan prinsip yang harus dipegang sesuai komitmen awal. Dia menilai, ada alasan politis di balik tidak digantinya Airlangga dari posisi menteri. Menurutnya, Jokowi ingin mengikat Airlangga yang merupakan ketua umum Partai Golkar agar tetap bersamanya sampai 2019. Dukungan Partai Golkar sangat dibutuhkan Jokowi dalam menghadapi pemilu tahun depan. “Agar Golkar tetap mendukung Jokowi,” tegas dia. Selain mengikat Airlangga, Presiden menunjuk Idrus Marham sebagai menteri sosial. Dukungan Partai Golkar pun semakin kuat. (agm/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top