Pariwara
Metro Kendari

Proyek Besar di Sultra Didominasi Perusahaan Luar

TENAGA : Sertifikasi tenaga ahli teknik jalan dan jembatan yang digelar LPJK dan HPJI Sultra. Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Rundubeli Hasan (duduk, 3 dari kanan) hadir dalam proses sertifikasi. Foto: Elyn Ipo/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Pengerjaan proyek-proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah di Sultra masih didominasi oleh kontraktor dan konsultan dari luar. Begitu sedikit perusahaan lokal yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia milik perusaahan luar Sultra. Padahal, wadah untuk pengembangan tenaga ahli baik jalan maupun jembatan sudah ada di Bumi Anoa ini yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sultra. Sayangnya lembaga itu belum termanfaatkan maksimal oleh kontraktor ataupun konsultan.

Ketua LPJK Sultra, Buhardiman mengatakan berdasarkan data per 31 Desember 2017, tercatat 2.900 badan usaha yang bergerak disektor kontruksi dan konsultan. Sementara, jumlah pekerja yang mengantongi sertifikat tenaga ahli sekira 3.300 orang. Menurut Buhardiman, jumlah itu sangat jauh dari kata ideal.

“Kalau 2.900 badan usaha, dan 3.000-an orang yang bersertifikat, maka rasionya hanya 1:1. Idealnya itu 1:4. Karena dalam satu perusahaan minimal ada 4 sub bidang. Nah, kalau 2.900 perusahaan dikali 4, maka minimal ada 1.2000 orang pekerja kita yang bersertifikat. Dari hitungan ini, ada gap yang sangat jauh hingga 9.000 orang tanpa sertifikat. Sangat disayangkan,” ujar Buhardiman, Selasa (16/1).

Dia menduga ada indikasi orang yang sudah bekerja di lapangan itu belum bersertifikasi. Padahal, fungsi sertifikasi itu adalah untuk menjamin hasil kerja kontraktor itu lebih berkualitas. “Kalau kontraktornya tidak bersertifikasi, maka jangan heran kalau proyeknya abal-abal,” tukas Buhardiman.

Upaya sosialisasi, sebenarnya sudah maksimal dilakukan oleh LPJK Sultra. Beberapa kerja sama dengan sejumlah pihak sudah dibangun. Mulai dari kampus hingga intansi pemerintah dan organisasi terkait. “Kita ada kerjasama dengan Himpunan Pengembangan Jalan dan Jembatan (HPJI). 2 hari lalu sudah ada yang kita ikutkan sertifikasi, pesertanya 20 orang. Kita juga sudah punya MoU dengan UHO dan Unsultra supaya alumnus teknik ini memahami pentingnya sertifikasi keahlian,” terang Buhardiman.

Tahun 2018 ini, semua proyek APBN akan lebih selektif mencari pemenang tender. Perusahaan yang mempekerjakan orang yang tidak memiliki sertifikat akan didiskualifikasi dari kepesertaan lelang. “Itu aturan baru dan akan berlaku tahun 2018 ini,” tegasnya.

Di Sultra kata Buhardiman, sudah pula dikonsultasikan dengan pemerintah agar proyek APBD mendapat perlakuan serupa. Tak boleh lagi ada pekerja tanpa sertifikat. “Plt. Gubernur Sultra sangat merespons ketika saya sampaikan, dan sudah ada instruksinya. Bukan hanya untuk satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD) di Pemprov Sultra tetapi juga kepada kabupaten dan kota. Mudah-mudahan itu bisa diatensi,” tutupnya. Untuk diketahui, LPJK Sultra menargetkan 2.000 orang bisa ikut sertifikasi tahun 2018 ini. Jadwal regulernya dua kali sebulan. (ely/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top