Pariwara
HEADLINE NEWS

Nur Alam: Tak Tahu Saham PT. AHB

Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, kemarin (15/1). Ada empat saksi yang dihadir JPU KPK. Foto: Yogi/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, senin (15/1). Agendanya masih sama seperti sebelumnya, pemeriksaan saksi. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat saksi. Dua diantaranya bos perusahaan tambang, yakni Direktur PT Billy, Winddy Aswindi dan Direktur PT AHB, M. Yasin Setiawan. Sementara dua orang lagi, mantan Kepala Dinas ESDM Sultra Burhanuddin dan Pengusaha Sultra Ikshan Rifani.

Dalam sidang tersebut, Pengusaha Sultra Ikshan Rifani menjadi yang pertama diperiksa. Ikhsan menerangkan bahwa dirinya pernah bertemu Gubernur Sultra, Nur Alam untuk membahas usaha pertambangan. “Saya pernah bertemu terkait usaha pertambangan di Sultra. Saat itu beliau menyarankan untuk langsung bertemu dengan pimpinan instansi terkait yakni Dinas ESDM,” kata Ikhsan menjawab pertanyaan JPU.

Dia menambahkan, setelah mendapat saran dari gubernur, dirinya langsung bertandang ke Dinas ESDM Sultra. Kedatangannya di dinas ESDM bertujuan untuk mengetahui cara berusaha di bidang bertambangan. “Saya menghadap di Dinas ESDM. Setelah itu saya kembali menghadap pak gubernur. Setelah menghadap saya diminta untuk ke Jakarta mencari investor namanya Winddi Aswindi,” terangnya.

Namun keterangannya langsung dibantah oleh Nur Alam. Mantan Ketua DPW PAN ini menegaskan, dirinya hanya bertemu sekali dengan Ikhsan Rifani. “Saat itu kita memang mengumpulkan pengusaha untuk membahas peluang ekonomi di Sultra,” kata Nur Alam.

Setelah membahas itu, Nur Alam mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan Ikhsan Rifani. “Saya tidak pernah memerintahkan untuk mencari investor. Saya tidak pernah mengarahkan untuk bertemu Winddi Aswindi. Tapi saya menyarankan untuk langsung ke instansi terkait yakni Dinas ESDM. Demi Allah, saya juga tidak tahu soal saham diperusahan itu (PT. AHB),” tegas Nur Alam dihadapan Hakim.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas ESDM Sultra Burhanuddin menjelaskan bahwa, memang benar bahwa saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan di Dinas ESDM Sultra dirinya pernah menerima permohonan pencadangan wilayah dari PT AHB. “Saya menerima permohonan itu. Dan saya berikan contoh permohonan pencadangan,” kata Burhanuddin.

Lebih jauh dia menjelaskan, pada Juli 2008, dirinya diperintahkan oleh Kadis Pertambangan Haku Wahab untuk mengikuti rapat terkait dengan keberadaan PT.Inco. “Dalam rapat itu membahas soal tidak adanya kontribusi PT Inco. Sudah 40 tahun PT. Inco di Sultra namun tidak melakukan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan untuk daerah. Atas dasar itu, di rapat tersebut juga PT. Inco bersedia untuk menciutkan lahannya di wilayah Sultra,” tuturnya.

Atas dasar itu, lanjut Burhanuddin sehingga berani menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada PT AHB. “PT. Inco sudah bersedia untuk menciutkan lahannya. Jadi kita berniat untuk menerbitkannya. Jika tidak dilepaskan mana berani kita menerbitkan izin,” jelasnya.

Staf Ahli Gubernur ini juga membantah bahwa kedatangannya ke Buton dan Bombana sengaja untuk berniat langsung bertemu dengan bupati. “Tujuan saya itu bertemu dengan kepala dinas terkait rekomendasi penerbitan IUP karena melintasi dua daerah. Namun karena dianggap baru, para Kadis meminta untuk juga bertemu dengan Bupati agar bisa menjelaskan. Jadi niat saya bertemu dengan Dinas ESDM setempat,” kata Burhanuddin.

Sebenarnya masih ada keterangan pihak PT AHB dan PT Billy. Namun, sidang sempat dipending dan dilanjutkan kembali sampai malam. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Didi Suprianto menjelaskan, bahwa keterangan saksi semakin menguatkan kalau tidak ada kaitan langsung adanya persekongkolan jahat dari gubernur yang melibatkan bawahannya. “Keterangan pengusahanya juga jelas. Tidak ada yang membenarkan bahwa ada hal yang keliru. Bahkan ada saksi yang siap untuk beradu sumpah Muhabalah. Karena ia menyatakan apa yang disampaikan itu benar,” kata Didi disela jeda persidangan. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top