Pariwara
Nasional

Bulog Ambil Alih Impor Beras

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Data beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian dinilai kurang akurat. Namun, saat ini fokus utama pemerintah adalah memastikan stok beras di Bulog berada pada level psikologis aman. Yakni minimum 1 juta ton. Karena itulah impor dilakukan. “Ada kekeliruan data. Secara nasional, terjadi masalah. Baik di BPS, di pertanian,’’ ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di kantornya senin (15/1). Menurut JK, itu merupakan persoalan yang sudah lama. Bahkan saat dia menjadi Wapres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kekeliruan itu sudah dikoreksi. Karena itu, BPS sudah tidak berani membuat publikasi tentang produksi beras.

Wapres menuturkan, konsumsi beras per kapita berada pada angka 114 kilogram. Dengan hitungan jumlah penduduk Indonesia antara 250-260 juta, kebutuhan beras nasional per tahun mencapai 28-29,6 juta ton. Indonesia juga tidak pernah ekspor beras. Sementara itu, produksi dalam negeri paling tinggi 30 juta ton pertahun. ’’Makanya, begitu ada sedikit cuaca jelek, iklim jelek, memang bisa terjadi masalah,’’ lanjut JK.

Panen padi diprediksi akan dimulai pada akhir Januari hingga Maret. Namun, kondisi tersebut tdiak membuat pemerintah urung mengimpor beras. Menurut JK, impor 500 ribu ton tersebut untuk menambah stok di gudang Bulog. ’’Cadangan (beras) tidak boleh kurang dari sejuta. Dalam keadaan apapun,’’ tegasnya. Itu sudah rumusan baku. Karena posisi stok di gudang Bulog saat ini kurang dari satu juta ton, impor diizinkan demi mengamankan stok.

JK juga menegaskan, yang mengimpor beras bukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Melainkan Bulog secara langsung karena memang untuk kebutuhan stok di gudang. ’’Sejak Jumat saya sudah suruh koreksi itu, bahwa harus Bulog yang mengimpor,’’ ucapnya. JK menjamin impor tidak akan mempengaruhi harga di tingkat petani. ’’Jangan lupa konsumsi kita per bulan 2,5 juta ton. Jadi hanya (setara) konsumsi seminggu,’’ tambahnya.

Dia menuturkan, saat ini sangat sedikit petani yang menikmati beras hasil produksinya sendiri. Begitu panen, gabahnya dijual ke penggilingan. Kemudian mereka membeli beras jadi dari warung atau toko-toko beras. Tentunya dengan harga konsumen. Sehingga, bila harga beras di tingkat konsumen naik, para petani yang juga menjadi konsumen juga akan keberatan.

Perum Bulog sendiri mengaku siap menjalankan penugasan yang diperintahkan pemerintah untuk melakukan impor beras 500 ribu ton. Asal negara ditetapkan dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. “Kami segera membereskan administrasi atau syarat dalam melakukan impor. Jika sudah proses impor bisa segera dilakukan,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Sementara itu, Ombudsman RI meminta Kementerian Pertanian menghentikan pembangunan opini surplus beras. Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menuturkan, opini surplus beras itu jauh berbeda dari temuan Ombudsman RI di lapangan. Pihaknya telah melakukan pemantauan langsung kepada para pedagang beras di 31 provinsi pada 10-12 Januari. ”Hasil monitoring, kami menyimpulkan stok persediaan beras kita pas-pasan dan tidak merata. Harga naik tajam sejak Desember,” tuturnya kepada wartawan pada sesi konferensi pers di kantor Ombudsman RI senin (15/1).

Dari 31 provinsi tersebut, kata Alam, sudah ada beberapa yang masuk zona merah yang artinya stok berkurang dan harga sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Beberapa ada yang masuk zona kuning yang artinya pasokan berkurang dan harga mulai naik tetapi masih di bawah HET. Di atas itu, ada yang masuk kategori zona biru yang artinya pasokan lancar tetapi harga merangkak naik. ”Dan ada juga yang hijau. Yang stabil. Beberapa daerah yang masuk zona bitu ini sewaktu-waktu bisa turun menjadi kuning atau merah,” jelas Alam.

Di bagian lain, BPS menyatakan mereka tidak merilis data produksi beras pada dua tahun terakhir. Data sektoral seperti beras sepenuhnya menjadi wewenang kementerian terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. ”Sampai sekarang kita belum mengeluarkan lagi data produksi beras,” ujar Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Yunita Rusanti senin (15/1).

Terakhir kali BPS merilis data produksi beras memang ada pada 2015. Hingga saat ini, pemerintah mengintruksikan BPS untuk membenahi atau melakukan perbaikan data produksi padi, gabah, maupun beras. Sehingga ke depan akan menggunakan satu basis data sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. “Kita masih dalam taraf kerangka sampel area. Kita sedang benahi, kita ingin datanya lebih akurat,” tambahnya. (oki/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top