Pariwara
Metro Kendari

Transaksi Nontunai Diterapkan Semua SKPD

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan atau pengeluaran dilakukan secara nontunai. Instruksi Mendagri itu melalui surat edaran bernomor 910/1867/SJ tertanggal 17 April 2017. Instruksi diterapkan paling lambat 1 Januari 2018.

Pemkot Kendari sudah mulai menerapkan itu secara menyeluruh mulai Januari ini. Di bulan pertama penerapan transaksi keuangan modern itu diklaim lancar oleh Pemkot. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Susanti mengatakanimplementasi nontunai itu sudah dilakukan sejak September lalu, setelah turunnya Instruksi Wali Kota Nomor 3 tanggal 31 Agustus Tahun 2017. “Kita sudah lakukan sejak September 2017, tapi belum semua waktu itu. Karena sifatnya masih sosialisasi. Kewajiban menerapkan transaksi nontunai itu per 1 Januari tahun ini,” ujar Susanti, akhir pekan lalu.

Sebelum penerapan aplikasi nontunai di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Kendari, lebih dulu dilakukan pertemuan sebanyak 3 kali akhir tahun lalu. Semua SKPD, kecamatan hingga kelurahan telah disampaikan agar semua pegawai dan nonpegawai untuk membuat rekening. “Yang paling kita khawatirkan sebelumnya itu ditingkat kecamatan dan kelurahan. Sedangkan SKPD sejak Oktober itu sudah bisa terapkan transaksi nontunai, khususnya penerimaan gaji ini,” tambah Susanti.

Mulai bulan ini kata Susanti, pembayaran gaji atau insentif non PNS mulai honorer hingga RT/RW dan imam masjid sudah melalui rekening pribadi masing-masing. “Saat ini tak ada lagi yang gajian melalui bendahara pengeluaran. Semua diproses melalui rekening, walaupun itu uang lembur dan honor dalam jumlah kecil,” ungkapnya.

Yang belum teraplikasi kata dia soal perjalanan dinas. Mekanismenya sudah jelas semua tiket hotel dan yang lainnya harus juga menggunakan transaksi nontunai. “Bisa menggunakan Traveloka, disana kan sudah ada tiket pesawat dan hotel, bisa juga dihitung kebutuhannya berapa dan ditransfer ke rekening pegawai yang melakukan perjalanan dinas itu,” jelas Susanti.

Jika pada bulan pertama penerapannya ditemukan ada masalah Pemkot akan berkonsultasi ke provinsi sesuai dengan arahan Kemendagri. “Sekarang konsultasi kita tidak bisa langsung ke pusat, harus di provinsi dulu,” pungkas Susanti. (ely/b)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top