Pariwara
HEADLINE NEWS

15 Kandidat di Sultra Wajib Mundur, Tanggalkan Posisi PNS dan Wakil Rakyat

KENDARIPOS.CO.ID — Perebutan “tahta” kepala daerah kian menarik. Meski saat ini tercatat ada 15 pasangan yang siap maju dalam pilkada serentak di Sultra, namun masih berpotensi berkurang. Sebab, masih ada beberapa tahapan harus dilalui sebelum menyandang predikat pasangan calon. Salah satunya, harus ada surat keputusan (SK) pengunduran diri bagi kandidat berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan wakil rakyat.

Di Sultra, ada 15 orang yang wajib mengantongi SK mundur. Rinciannya, satu di pilgub Sultra, empat di pilwali Baubau, lima di pilkada Konawe dan dua di Kolaka. Detailnya lihat grafis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi deadline (batas waktu) hingga 30 hari untuk menuntaskan urusan tersebut. “Sebelum penetapan pasangan calon, SK mundur harus sudah ada,” ujar Hidayatullah, Ketua KPU Sultra, Jumat (12/1/2017).

Mantan Ketua KNPI Sultra ini menambahkan, sesuai aturan ASN, anggota DPRD, maupun TNI/Polri harus mundur dari jabatan. “Waktu mendaftar, mereka sudah membuat pernyataan ceklis dan bersedia mengudurkan diri secara tertulis. Kemudian, setelah ditetapkan sebagai calon 12 Februari 2018 nanti, harus ada surat berhenti dari intansinya. Paling lambat 30 hari setelah ditetapkan. Maka, dari sekarang harus mengurus itu,” ungkapnya.

Baca wagub Sultra, yang juga Sekprov Sultra, Lukman Abunawas saat ditemui usai mengikuti tes urine di BNNP Sultra menuturkan dirinya sudah mengajukan pengunduran diri pada 2 Januari lalu dimasukkannya ke BKN. Olehnya, saat ini dirinya tinggal menunggu keputusan dari pusat. “Saya maju siap untuk menerima konsekuensi untuk mundur dari status saya sebagai PNS. Hal itu untuk pengandian lebih luas,” ungkapnya.

Devisi SDM dan Partisipasi Massa KPU Baubau, Mamnun Laidu mengatakan, seluruh bapaslon yang berstatus ASN termasuk anggota DPRD belum ada yang melampirkan SK pemuduran diri saat pendaftaran. Rata-rata yang mereka lampirkan baru sebatas surat peryataan. “Yang tertuang dalam formulir BB.1-KWK saat pendaftaran lalu, baru sebatas surat pernyataan siap mengundurkan diri,” ujarnya, kemarin.

Memang, lanjut dia, SK pemunduran diri yang berstatus PNS, tidak mesti disetor pada saat pendaftaran. Sebab, batas akhir untuk menyetor syarat yang mempertegas status pengunduran diri sebagai abdi negara, paling lambat sebelum hari H pencoblosan atau pemungutan suara dilakulan. “Meski demikian, bagi balon yang berstatus PNS, TNI/Polri sudah harus mulai mengurus SK tersebut dari sekarang,” ingatnya. Untuk diketahui balon wali kota Baubau yang berstatus PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD ada empat nama. Mereka adalah anggota DPRD Sultra Iksan Ismail, Ketua DPRD Kota Baubau Roslina Rahim, Wakil Ketua DPRD Baubau La Ode Yasin Mazadu dan AKBP Ilyas.

Sementara di pilkada Konawe, hampir semua bapaslon merupakan ASN dan anggota dewan. Mereka adalah Gusli Topan Sabara sebagai Ketua DPRD Konawe, H. Litanto anggota DPRD Sultra, dan Hj. Murni Tombili anggota DPRD Konawe, kemudian Irawan Laliasa dari jabatannya Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sultra, dan Muliati Saiman dari Ketua DPD RI.

1 of 3

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top