Pariwara
Politik

Diduga Terlibat Politik, Panwas Proses 10 PNS di Konawe

KENDARIPOS.CO.ID — Ancaman sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bisa menjaga netralitasnya pada momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sepertinya tidak efektif. Faktanya, masih saja ASN terlibat aksi dukung mendukung pasangan calon (Paslon). Setelah di Kolaka beberapa waktu lalu, kini giliran panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Konawe menciduk sepuluh ASN yang mengikuti kegiatan politik salah satu Paslon bupati dan wakil bupati Konawe.

Komisioner Panwaslu Konawe, Indra Eka Putra mengaku telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran azas netralitas ASN pada Pilkada Konawe. Katanya, ada sepuluh nama ASN yang sedang ditangani. Saat ini, prosesnya sudah sampai di meja Bupati Konawe. Selain ke Bupati, Panwaslu juga memberi tembusan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mendapat pembinaan. “Kesepuluhan ASN ini ketahuan mengikuti kegiatan politik salah satu Paslon. Atas dasar itu, Panwaslu menetapkan mereka melanggar azas netralitas. Padahal dalam UU, ASN dilarang terlibat politik praktis,” tandas Koordinator Penanganan Pelanggaran Panwaslu Konawe ini Kamis (11/1).

Pada kasus ini sambung Indra, Panwas hanya mengeluarkan surat rekomendasi pada KASN, KemenPAN-RB dan bupati sebagai pembina kepegawaian. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan sepuluh ASN ini sebelum dilakukan penetapan Paslon. Bila sudah penetapan calon, maka menjadi domian Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Nantinya, Panwas, Polres, dan Kejaksaan yang berhak menyelesaikan kasus pelanggaran netralitas, karena sudah dianggap masuk ke ranah pidana.

Saat ini, ada lima pejabat eselon II dan staf pegawai Pemkab Konawe yang kasusnya masih dalam proses pengkajian. Kasus ini berasal dari laporan masyarakat maupun temuan Panwas. “Dalam UU, Panwas tidak akan masuk pada penjatuhan sanksi. Kami hanya menetapkan bahwa yang bersangkutan memenuhi unsur pelanggaran netralitas sehingga pantas menerima sanksi sesuai UU KASN dan Pilkada,” tutupnya. Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe, H. Ridwan Lamaroa mengaku telah membentuk majelis PP53. Tim inilah yang mengawasi dan menindaklanjuti rekomendasi Panwas. Majelis PP 53 ini yang melakukan pimbinaan disiplin pegawai agar tidak terlibat politik dan tidak boleh memihak salah satu Paslon.

“Sebenarnya, kami cukup sesalkan. Sebab mereka yang direkomendasi Panwas memiliki jabatan strategis mulai eselon II, III dan kepala sekolah,” bebernya. Dalam waktu dekat katanya, pihaknya akan melakukan pemanggilan pada mereka untuk melakukan klarifikasi terkait laporan Panwas. Bila terbukti bersalah, maka mereka terancam sanksi. Tidak hanya berupa surat teguran atau pembinaan, namun juga kemungkinan pemecatan bila dianggap telah memenuhi syarat. “Sudah jelas sekali diatur dalam UU ASN dan Pilkada, bahwa ASN tidak boleh mengikuti kegiatan politik dan mendukung salah satu calon dalam Pilkada,” pungkasnya. (b/hel)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top