Tak Ada Kenaikan TPP Pemprov Sultra Tahun Ini – Kendari Pos
Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Metro Kendari

Tak Ada Kenaikan TPP Pemprov Sultra Tahun Ini

Kepala Bappeda Sultra,Nasir Andi Baso.

KENDARIPOS.CO.ID — Jika Pemkot Kendari sudah merasionalisasi jumlah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan menambah nominal maka Pemprov Sultra memilih tidak menaikkan Tambahan Penghasilan PegawaiI (TPP) tahun 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 memberi kewenangan kepala daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada PNS. Hanya saja, besarannya harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah (PAD) dan postur APBD.

Di Sultra hampir setiap tahun TPP atau sebutan lainnya dinaikan. Seperti TPP Pemprov Sultra 2017, dinaikan 5 persen. Tahun ini, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk diporsikan lagi kenaikan TPP itu. Sehingga pegawai masih tetap menerima tunjangan dengan besaran yang sama seperti 2017. “Tidak ada kenaikan. Masih banyak prioritas kita tahun anggaran ini,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hj. Isma, Rabu (10/1).

Soal besaran TPP, Hj. Isma mengaku tak ingat betul. Sebab besaran TPP di lingkup Pemprov Sultra bervariasi. Disesuaikan dengan jenjang pangkat dan jabatan PNS. Makanya terkaiat angka-angka TPP itu, Hj. Isma tak bisa mengira-ngira. “Berapa eselon I, eselon II sampai ke bawah itu, bidang anggaran yang hafal, ditanya ke sana saja ya,” pintanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Nasir Andi Baso. Mantan Kepala Inspektorat itu mengungkapkan dalam postur APBD 2018 tidak dimasukan lagi kenaikan TPP. Sebab beberapa kegiatan besar harus dibiayai Pemprov tahun ini. Disebutkannya, ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sultra, ada kegiatan Poprov Sultra dan pembiayaan sejumlah infrastruktur yang masuk skala prioritas. “Belum ada kenaikan tahun ini, banyak kebutuhan. Pilkada saja sudah ratusan miliar, mulai dari KPU, Bawaslu, Pengamanan dan lainnya. Banyaklah. Sehingga kita anggap itu jauh lebih penting daripada menaikkan TPP,” ungkap Nasir Andi Baso.

Untuk besarannya, Nasir juga mengaku tak tahu keseluruhan. Bagi eselon II seperti dirinya akan menerima TPP kurang lebih Rp 9 juta per bulan setelah dipotong pajak. “Saya tidak tahu semua. Kalau saya terima itu Rp 9 jutaan setelah dipotong pajak,” terangnya. (ely/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top