Bawaslu Minta Bantuan Kapolri, Pastikan Netralitas Polri di Pilkada – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Bawaslu Minta Bantuan Kapolri, Pastikan Netralitas Polri di Pilkada

ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Utama Mabes Polri Selasa (9/1). Dalam pertemuan itu, dibahas terkait netralitas Polri sekaligus soal money politic yang kerap terjadi saat Pilkada. Pertemuan tertutup tersebut digelar sekitar pukul 09.00. Pertemuan tersebut digelar lebih dari satu jam. Ditemui setelah usai, Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, ada beberapa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, fenomena anggota Polri aktif yang akan bersaing di Pilkada. ”Saya kira sikap Kapolri tegas untuk yang mengikuti kontestasi,” ujarnya.

Sebab, pengunduran diri para jenderal aktif ini akan diproses segera. ”Namun, mekanismenya memang pengunduran diri setelah penetapan,” terangnya ditemui di Mabes Polri kemarin. Apakah jenderal polisi yang mencalonkan jadi gubernur dan wakil berpotensi abuse of power? Menurutnya, dengan mengundurkan diri tersebut, situasi semacam itu tidak akan terjadi. ”Kalau sudah mundur tidak berpengaruh,” jelasnya.

Bawaslu, lanjutnya, tidak hanya mengawasi netralitas Polri, namun juga semua elemen. Seperti TNI dan aparatur sipil negara (ASN). ”ASN ini punya potensi yang besar juga untuk tidak netral,” paparnya. Dia menjelaskan, yang utama adalah Polri menjamin netralitas kepolisian dalam pilkada serentak 2018. ”Ini yang penting,” terang mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah tersebut. Pembahasan bersama dengan Kapolri lainnya, soal black campaign di media sosial, isu SARA dan money politic. Menurutnya, nanti Direktorat Tindak Pidana Siber akan berkoordinasi dengan Bawaslu bila ditemukan adanya black campaign di internet. ”Kami tangani semua itu,” jelasnya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, untuk soal Satgas Money Politic ini diutamakan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Misalnya, bila ada pihak yang membayar ke penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. ”kalau ada pejabat gak jelas uangnya dari mana, tapi jumlahnya besar disawer. Itu pasti kita selidiki,” ujarnya.

Secara teknis, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto akan membentuk tim gabungan sejumlah Polda. ”KPK juga kami ajak untuk bisa membagi tugas,” terangnya ditemui di komplek PTIK. Rencananya, Satgas Money Politic akan dibentuk dalam pekan ini. Anggaran juga telah disiapkan. ”Tinggal ajak KPK dan persiapan saja,” papar mantan Kapolda Papua tersebut. (idr/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top