Pariwara
Nasional

Awasi Dunia Maya, Badan Siber Usul Anggaran Rp 2 Triliun

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR. Rencananya badan yang baru dibentuk hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo itu akan mengajukan dana hingga Rp 2 triliun. Kepala BSSN Mayjen TNI (Pur) Djoko Setiadi mengatakan, pihaknya bakal membicarakan kebutuhan anggaran tersebut dengan DPR pada pertengahan Januari ini. Bila tidak ada perubahan pembahasan dengan Komisi I DPR itu akan diadakan pada 16 Januari. ”Saat-saat sekarang ini kami sedang koordinasi dengan stakeholder jangan sampai ada tumpang tindih (anggaran). Sehingga yang kami ajukan benar-benar tepat,” ujar dia di Kantor BSSN, jumat (5/1).

Instansi lain yang bersinggungan dengan keamanan siber memang bukan hanya BSSN saja. Di lingkungan Polri juga ada Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Bareskrim. Militer punya Satuan Siber TNI yang dibentuk pada Oktober lalu. Badan Intelejen Negara (BIN) juga punya Deputi Bidang Intelejen Siber sejak Juli lalu yang dibentuk berdasarkan Perpres 73/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 90 Tahun 2012 tentang BIN.

Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi fokus kinerja saja. Tapi termasuk pula peralatan yang dipergunakan. Nah, kebutuhan anggaran untuk operasional plus pengadaan alat itu diperkirakan mencapai Rp 2 trilun. ”Sedang kita susun, (butuh anggaran) sekitar Rp 2 triliun plus lah, kira-kira,” ujar Djoko. Bila semua berjalan lancar sesuai rencana, Djoko optimistis BSSN akan bisa memberi perlindungan keamanan siber kepada warga dan pemerintah. Misalnya potensi keamanan pencurian uang nasabah dari rekening bank. ”(BSSN) berfungsi maksimal akhir tahun ini sudah pastilah. Jadi 2019 kita sudah betul-betul secure,” tegas dia.

Juru Bicara BSSN Anton Setiyawan menambahkan, anggaran sekitar Rp 2 triliun disesuaikan dengan kebutuhan empat deputi di BSSN. Yakni, Deputi Deteksi, Deputi Proteksi, Deputi Penanggulangan, dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian. Kebutuhannya mulai dari operasional, pembuatan standart, operasi-operasi untuk penanggulangan, hingga peralatan. ” Empat (devisi) besar ini yang harus disupport pekerjaanya,” ujar Anton yang menjadi Kepala Balai Sertifikasi elektronik BSSN itu.

Dia meuturkan BSSN akan lebih berfungsi untuk keamanan sistem jaringan siber. Khususnya dari serangan peretas. Sedangkan pengawasan pada konten-konten media sosial tetap akan menjadi keweangan dari Kemenkominfo. ”Saya pikir kami tidak akan sampai pada mencampuri konten,” tegas dia. (jun/agm/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top