Pariwara
Hukum & Kriminal

Kasus SPPD Fiktif di Butur Masih Samar

KENDARIPOS.CO.ID — Tersangka kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif Buton Utara (Butur) tahun 2012-2014 kian samar. Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Sultra belum melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti penyitaan dari 4 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah diaudit oleh BPKP Sultra.

Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Honesto Dasinglolo mengatakan untuk proses selanjutnya, tim penyidik akan menyita secara keseluruhan barang bukti setelah adanya penetapan pengadilan lalu akan melakukan gelar perkara. Dia menuturkan penyidik akan merampungkan secara keseluruhan penyitaan barang bukti dari Dinas Kesehatan Butur, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Butur dan Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Butur. Penyitaan ini kata AKBP Honesto melalui Pengadilan Negeri Muna, setelah itu izin penyitaanya melalui pengadilan Tipikor Kendari. Jika tahapan ini selesai, baru gelar perkara kembali dilakukan. “Yang sulit memang proses penyitaan ini. Soal pemeriksaan saksi-saksi, semuanya sudah rampung. Di situ kami akan lihat perannya masing-masing nantinya,” kata AKBP Honesto, Selasa (1/1).

Proses gelar perkara kata AKBP Honesto bukan untuk penetapan tersangka, namun untuk melihat seperti apa tindak pidana hukum yang dapat disangkakan kepada para oknum yang diduga terlibat penyelewengan anggaran tersebut. Selain itu, beberapa SKPD yang diaudit sudah sepenuhnya mengembalikan duit kerugian negara. “Ada 4 SKPD, tapi baru sekretariat DPRD Butur yang sudah rampung, 3 SKPD lainnya belum rampung penyitaannya,” beber AKBP Honesto Dasinglolo.

Untuk diketahui, penyidik telah memeriksa puluhan saksi. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik menemukan 179 orang yang diduga ikut menikmati SPPD dalam rentang waktu tahun 2012 hingga 2014. Ratusan orang itu diduga dari kalangan eksekutif dan legislatif di Butur. Penyelidikan awal dilakukan Polda Sultra pada November 2014. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 114 juta. Ini diperoleh dari hasil audit 4 SKPD. Sekretariat DPRD Butur sekira Rp 93,9 juta, Dinas Kesehatan Butur sekira Rp 12,4 juta, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Butur sekira Rp 4,7 juta serta Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Butur sebesar Rp 3,1 juta. (ade)

2 Comments

2 Comments

  1. bioda

    3 Jan 18 13:19 at 13:19

    spertinya ini hanya kelalaian administrasi dari para pejabat di butur dgn asumsi total kerugian negara 114 jt degan melibatkan 4 opd, cukup diselesaikan oleh BPK melalui TPTGR.

  2. Salman

    3 Jan 18 13:29 at 13:29

    Betul bioda,kasus yg paling bermasalah saat ini di kabupaten Buton Utara 1. Masalah pungli yang melibatkan pejabat utama pemda Butur, tapi tidak di usut oleh polisi 2. KKN proyek menyebabkan kualitas pekerjaan sangat rendah (korupsi) pembangunan di biarkan oleh BPK Kendari. dan masih banyak persoalan lain yg membuat butur semakin tertinggal dibandingkan daerah lain di sultra.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top