Pariwara
Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Satpol PP Sultra, Jaksa Segera Tetapkan Tersangka

Kasi Penkum Kejati Sultra Janes Mamangkey

KENDARIPOS.CO.ID — Penyidikan dugaan korupsi dana dekonsentrasi yang melekat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sultra tahun 2015 terus dikebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Selama proses penyidikan, jaksa belum menetapkan tersangka. Kabar terbaru, dalam waktu dekat jaksa akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan selama ini, jaksa sudah melihat dan memetakan siapa saja yang harus bertanggungjawab dalam pengelolaan dana tersebut di internal Satpol PP Sultra. Selain itu, jaksa sudah menemukan 2 alat bukti.

Kasipenkum Kejati Sultra, Janes Mamangkey, SH membeberkan bahwa jaksa telah melakukan permintaan audit ke BPKP Sultra beberapa waktu lalu. Diakuinya, hasil audit potensi kerugiaan negara belum dirilis BPKP Sultra. Janes Mamangkey menjelaskan setelah audit itu diterima maka penyidik akan segera menggelar ekspose (gelar perkara) untuk menentukan tersangka. “Dalam waktu dekat, penetapan tersangka akan kami lakukan,” kata Janes Mamangkey, SH, Kamis (28/12).

Sejauh ini, jaksa sudah memeriksa lebih 20 orang saksi. Diantaranya sejumlah pejabat di Satpol PP Sultra dan Kasat Pol PP Sultra yang menjabat saat itu, Bustam. Perkiraan awal, kerugiaan negara berkisar ratusan juta rupiah.

Janes mengatakan penyidik masih akan terus memeriksa saksi yang belum dimintai keterangan. Siapa saja saksi yang belum diperiksa itu ? Janes enggan menyebutkan. Pada intinya, semua saksi yang pernah diperiksa dalam proses penyelidikan akan diperiksa kembali. “Kami juga melengkapi data-data sebagai bukti tambahan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, awalnya pengelolaan dana dekonsentrasi APBN tahun 2015 melekat di Satpol PP Sultra dipersoalkan personel Satpol PP. Anggaran yang berkisar Rp 900 juta tersebut diduga disalahgunakan. Selain itu, anggaran pengadaan seragam Pataka dan pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP tahun 2016 sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari APBN diduga diselewengkan. Kasus ini dilaporkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik dan Keadilan (LPKP-K) Sultra yang dinakhodai Ferdian Candra, SH. Lembaga itu mempersoalkan pengelolaan anggaran dua item tersebut. (ade/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top