Pariwara
Metro Kendari

Ikadin Harus Bantu Masyarakat Bawah

Pengukuhan pengurus DPC Ikadin Kota Kendari oleh Wakil Ketua Umum DPP Ikadin, Bun Yani MH (kanan) di Grand Clarion Hotel Kendari. Bun Yani menyerahkan pataka Ikadin kepada Ketua DPC Ikadin Kota Kendari, Syahiruddin Latif (kiri). Foto: Marwan Abidin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Eksistensi Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Kota Kendari diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat kelas bawah. Wakil Ketua Umum DPP Ikadin, Bun Yani, MH menegaskan amanah mulia itu kepada pengurus DPC Ikadin Kota Kendari yang kini dinakhodai AKP (Purn) Syahiruddin Latif, SH. “Ikadin harus menegakkan keadilan dalam membantu masyarakat kalangan bawah yang dirundung masalah hukum,” pinta Bun Yani saat melantik pengurus Ikadin Kendari di Grand Clarion Hotel Kendari, Sabtu (23/12) lalu.

Selain itu, Ikadin Kendari periode 2017-2022 dibawah kendali AKP (Purn) Syahiruddin Latif, SH ditekankan agar selalu kompak. Menurut Bun Yani, menjadi ketua Ikadin adalah amanah yang sangat mulia. Olehnya itu, tugas memimpin Ikadin harus berjalan dengan baik dan sinergi dengan berbagai stakeholder. “Kekompakan advokat sangat penting,” tegas Bun Yani.

Sementara itu, Ketua Ikadin Kendari Syahiruddin Latif menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan amanah yang diembannya. Kerja nyata, profesional dan berintegritas selalu diutamakan. Karena dirinya bersama pengurus Ikadin lainnya bertujuan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

Menurut Syahiruddin, Ikadin dibawah kepemimpinan akan merealisasikan berbagai program untuk Ikadin lebih baik. Diantaranya, program pembentukan pos bantuan hukum (Posbakum) guna mendampingi masyarakat. Selain itu, melakukan konsolidasi anggota khususnya untuk 38 orang pengurus yang telah dilantik. Selanjutnya, membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi. “Posbakum itu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan ini sangat penting,” ujar pengganti H. Baso Sumange ini.

Ikadin juga akan melakukan kerjasama dengan Pemprov Sultra. Hal itu menjadi penting untuk dilakukan dalam hal anggaran bantuan hukum. “MoU terkait Probono dan Prodeo. Untuk anggaran bantuan hukum/penyuluhan hukum. Karena pemprov juga akan merevisi APBD 2018 nanti,” ungkapnya. (wan/c)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top