Pariwara
Buton Utara

APBD Butur Rp 625 Miliar

Penyetarahan Perda APBD Butur sebesar Rp 625 miliar diserahkan Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah (kiri) ke Bupati Buton Utara, Abu Hasan (kanan). FOTO//HADRIAN INDRA MAPPA/KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD) Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2018 tuntas dibahas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kerja maraton dan menetapkan APBD Butur sebesar Rp 625 miliar.

Penetapan Raperda APBD menjadi peraturan disahkan melalui rapat paripurna yang dipimpin, Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah, Jumat (22/12) malam. Dihadiri langsung Bupati Butur, Abu Hasan, Sekretaris Kabupaten (Sekab), La Ode Siam, Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono serta sejumlah anggota dewan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

Bupati Butur, Abu Hasan menuturkan, pembangunan infrastruktur dan pertanian terintegrasi peternakan dan perkebunan masih skala prioritas. Dana transfer sebesar 25 persen diplot hanya untuk memacu kualitas percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas perekonomian menuju Butur yang maju dan sejahtera.

“Selain itu, prioritas pembangunan tahun mendatang melimputi reformasi dan penguatan tata kelola pemerintah, penataan dan pemberdayaan desa, pembangunan infrasturktur, penguatan ketahanan pangan, pembangunan dan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan kebudayaan daerah,” terang Abu Hasan.

Sementara itu, Sekretaris Gabungan Fraksi DPRD Butur, Herman Yanto menuturkan, Fraksi Amanat Rakyat menyoroti minimnya realisasi bantuan keuangan provinsi tahun 2017. Selain itu, organisasi perangkat daerah mesti menyusun program prioritas dengan cermat dan memiliki capaian cerdas berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, karena sejatinya APBD merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat Butur.

“Tiga fraksi DPRD Butur. Fraksi Amant Rakyat, Fraksi Rakyat Bersatu, dan Fraksi Kebangkitan Demokrat menyepakati rancangan peraturan daerah APBD Butur 2018 sebesar Rp 625 miliar menjadi peraturan daerah. Proses pembahasan terjadi pergeseran anggaran sekretariat daerah kegiatan sosialisasi perda dan cetak perda sebesar Rp 200 juta dipindahkan ke Kecamatan Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara,” ujar Herman Yanto. (had/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top