Ketua DPRD Muna: Siap Diganti Bila Sesuai Mekanisme – Kendari Pos
Space Iklan Garis Batas
Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Politik

Ketua DPRD Muna: Siap Diganti Bila Sesuai Mekanisme

Mukmin Naini

KENDARIPOS.CO.ID — Usulan pergantian Ketua DPRD Muna belum bisa proses. Pasalnya, rekomendasi yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Muna dianggap tak sesuai prosedur. Sebab usulan pergantian kursi pimpinan dewan terlebih dahulu harus mendapat restu Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sementara usulan yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Muna hanya merujuk pada keinginan di internal DPD II PAN Muna.

Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini mengaku legowo meletakan jabatannya. Hanya saja, usulan itu harus ada mekanismenya. Sebab pengangkatan dirinya sebagai ketua DPRD itu berdasarkan SK DPP. Makanya, surat usulan pergantian, harus dilampiri dengan usulan DPP.

“Jangan, pergantian pimpinan didasari suka atau tidak suka. Hingga kini, suratnya saya belum terima. Selama ini saya hanya dengar melalui media masa. Seharusnya, pergantian itu harus ada dari usulan DPP. Kan saya diangkat oleh DPP. Secara otomatis, kalau diganti harus melalui usulan DPP,” kata Mukmin Naini saat ditemui diruang kerjanya, jumat (22/12).

Sepanjang tak ada usulan dari DPP lanjutnya, maka usulan pergantian dirinya cacat administrasi. Sebagai pimpinan dewan, ia tak akan menindaklanjuti rekomendasi itu. Namun ia tidak keberatan bila unsur pimpinan dewan lain ini memproses usulan tersebut.

“Bagaimana saya mau proses, kalau itu tidak prosedural. Ini kan sama menzolimi diri sendiri. Saya juga tidak akan mengintervensi pimpinan lain. Kalau itu memang memenuhi syarat. Jelasnya, pergantian saya, harus dibatalkan pula melalui SK DPP juga. Saya tegaskan, mekanisme ini yang harus ditempuh,” tandasnya.

Jika dirinya dianggap melanggar, Mukmin menantang untuk ditujukan. Dalam organisasi kata dia, ada mekanisme pemberian sanksi. Misalnya, adanya teguran tertulis karena dianggap bersalah. Teguran tertulis inilah yang mendasari pemberian sanksi. Namun sebelum dijatuhi sanksi, setiap kader harus diberikan ruang melakukan klarifikasi. Setelah semua proses itu terlewati barulah diterbitkan fatwa partai.

“Tapi selama ini kan, memang tak ada. Hubungannya dengan partai pun baik-baik saja. Kalau begini, apa yang telah diusulkan DPD terlalu subyektif sekali. Saya berharap kawan-kawan untuk membahas ulang, minimal tahu dulu persoalannya. Kalau bisa, jangan ada kriminalisasi sesama teman,” katanya.

Menyangkut tudingan tak loyal, Mukmin dengan tegas membantahnya. Selama ini, ia yang telah mengurus kartu tanda anggota (KTA) untuk pendaftaran Parpol. Hanya saja, ia mengakui bahwa tidak pernah menghadiri pertemuan di internal DPD. Namun bukan karena faktor kesengajaan, melainkan dirinya tak pernah dilibatkan maupun diundang.

“Rapat juga kebanyakan dirumah ketua. Namun Ketika ada kegiatan partai diluar, saya yang pimpin dan tidak ada keluhan. Anehnya, saya dikatakan yang tidak-tidak. Saya minta agar usulan pergantian itu jangan hanya berlandaskan suka atau tidak suka,” tandasnya.

Selama menjabat sebagai ketua DPRD, Mukmin mengklaim nama besar PAN di Muna belum tercemar. Dirinya juga belum pernah melakukan tindakan amoral yang membuat partai tercoreng. Kegiatan partai pun, sebagai ketua DPRD, dirinya tak pernah mengabaikannya.

“Untuk pergantian Ketua DPRD, minimal dihadiri 2/3 anggota. Artinya, 20 legislator hadir dalam paripurna. Sekali lagi, saya harap kawan kawan obyektif. Saya tidak berharap memihak pada saya ataupun yang lain. Tapi pada aturan. Saya berbesar hati kalau diganti, jika sesuai mekansime,” cetusnya.

Mukmin tak menepis hubungannya dengan sejumlah kader PAN agak sedikit renggang pasca penetapan pasangan calon Bupati Muna. Sebagai Ketua DPRD, ia harus memproses hasil pleno KPU. Apalagi sudah memiliki dasar hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun di sisi lain, ada sebagai kader yang menginginkan untuk ditunda.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diproses. Sebab, itu adalah perintah MK. Makanya, saat Musda di Baubau saya minta petunjuk dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan. Beliau mempersilahkan untuk diproses. Apalagi saat itu kita harus menghadapi tekanan dan gelombang masa. Jadi rapat paripurna tidak bisa batalkan,” ujarnya.

Sejak saat itu kata dia, hubungannya dengan sejumlah kader tak harmonis. Ia mengaku tak diberi ruang menjalankan sekretaris partai. “Hubungan komunikasi saya dengan dr Rajab di DPRD kurang bagus. Berbeda dengan lainnya. Mungkin karena jarang ketemu, palingan saat rapat. Di rapat juga juga, tidak ada saran. Hanya banyak mengkritisi kelemahan-kelemahan saya. Saya legowo kalau berdasarkan mekanisme. Minimal dari SK DPP itu jelas, ” pungkasnya. (b/ery)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top